Pemprov Papua Berencana Memberlakukan PPKM Jika Kasus Terus Meningkat

Bagikan Bagikan

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris daerah Provinsi Papua Muhammad Musa'ad.(Foto-Antara)

SAPA (JAYAPURA)
- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berencana akan memberlakukan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jika angka kasus penyebaran COVID-19 di wilayah ini terus memiliki tren yang meningkat. 

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris daerah Provinsi Papua Muhammad Musa'ad di Jayapura, Rabu, mengatakan wilayahnya memang tidak termasuk dalam tujuh provinsi yang menerapkan PPKM sesuai instruksi pemerintah pusat. 

"Namun jika dilihat berdasarkan tren kasus yang masing tinggi dan terus berkembang, potensi pemberlakuan PPKM itu ada," katanya. 

Menurut Musa'ad, sehingga pihaknya bersama Forkompimda Papua bersepakat dalam minggu ini akan menyiapkan segala sesuatunya. 

"PPKM ini kewenangan pusat, berbeda dengan PSBB yang diusulkan oleh pemerintah daerah dan pusat yang menetapkan," ujarnya. 

Dia menjelaskan PPKM ditentukan oleh pusat dan daerah yang melaksanakan sehingga ke depan jika diberlakukan di Papua maka ada beberapa hal yang disepakati bersama. 

"Jadi ada beberapa bagian yang bukan PPKM namun akan dilaksanakan oleh Papua," katanya lagi. 

Dia menambahkan untuk di Papua akan diarahkan ke PPKM meskipun pusat tidak menginstruksikan seperti pembatasan kegiatan di kantor, toko dan restoran misalnya sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2020. 

Berdasarkan data COVID-19 per 2 Februari 2021 yakni pasien terkonfirmasi positif di Provinsi Papua berjumlah 16.024 orang. 

Di mana terjadi penambahan 62 orang dibandingkan sehari sebelumnya yakni 1 Februari 2021 yang tercatat 15.962 orang. 

Tambahan 62 orang ini berasal dari Kabupaten Mimika 13 orang, Mappi dua orang, Merauke enam orang, Jayawijaya tiga orang, Boven Digoel dua orang, Keerom dua orang dan Kota Jayapura 34 orang. (Antara)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar