Ada Forum Jalan Sendiri Tuntut Hak ke PTFI, Dinilai Langkahi Lemasa dan Lemasko

Bagikan Bagikan
Foto bersama usai konferensi pers Lemasa dan Lemasko (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) –  Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) mengklaim akhir-akhir ini ada organisasi serta forum orang Amungme dan Kamoro yang  berjalan sendiri menuntut hak dan yang lainnya ke PT Freeport Indonesia (PTFI) tanpa koordinasi dengan Lemasa dan Lemasko, sehingga dinilai melangkahi dua lembaga adat yang dibentuk lama oleh masyarakat masing-masing dua suku tersebut.

Ketua Lemasa, Jhoni Tsingal Beanal mengaku bahwa ada beberapa hal yang terjadi seperti demonstrasi oleh organisasi, kelompok atau forum dalam menyampaikan aspirasi dan yang lainnya atas nama dua lembaga adat yaitu Lemasa dan Lemasko tanpa sepengetahuan ketua masing-masing.

Dengan demikian, sebagai pimpinan masing-masing dari dua lembaga adat ini mengajak agar semua persoalan masyarakat harus dibicarakan melalui lembaga masing-masing yang sudah lama dibentuk sebagai honai atau tungku untuk menampung semua aspirasi atau keluhan, sehingga bisa diselesaikan secara bersama-sama. Jika memang tidak bisa diselesaikan bersama oleh masing-masing ketua, maka ada jalur lain yang bisa menyelesaikannya.

“Kita tahu selama ini ada kelompok-kelompok yang mau membubarkan community development, mau bertemu langsung pimpinan PTFI dan yang lainnya. Hal-hal seperti ini, sebagai orang Amungme ataupun Kamoro, kita mesti punya harga diri. Makanya kita harus tahu, bahwa dua lembaga ini sebagai honai, sehingga semua aspirasi kita harus dibicarakan bersama dengan PTFI guna membicarakan masa depan Amungme dan Kamoro,” kata John saat konferensi pers di salah satu Resto di SP3, Rabu (10/3/2021).

Saat ini juga ada kelompok-kelompok yang pergi ke Jakarta dengan tujuan ingin bertemu Presdir PTFI dan yang lainnya. Hal ini seharusnya ada persetujuan, rekomendasi ataupun catatan dari ketua dua  lembaga adat, karena hal itu berbicara kepentingan orang banyak, bukan kelompok tertentu atau pribadi.

“Intinya kalau berbicara soal kepentingan masyarakat umum orang Amungme dan Kamoro, berarti harus melalui dua lembaga adat yaitu Lemasa dan Lemasko,” jelasnya.

Joni pun menyampaikan apresiasi kepada PTFI lantaran telah banyak berkontribusi bagi suku Amungme dan telah dinikmati melalui bidang pendidikan, kesehatan dan yang lainnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Lemasko, Gregorius Okoare. Ia meminta agar seluruh orang Kamoro ataupun Amungme yang ada di Jakarta dengan tujuan menemui pimpinan tertinggi PTFI, harus pulang, mengingat tujuannya tidak tepat sasaran dan tidak sesuai koridor. Sebab, di Timika ada dua lembaga adat yaitu Lemasa dan Lemasko sebagai suatu wadah atau payung yang telah dibentuk oleh masyarakat adat guna menampung semua aspirasi dan yang lainnya dan dibicarakan baik-baik bersama.

“Lemasa dan Lemasko ini jadi payung. Dua lembaga adat ini sudah ada sejak lama. Saudara-saudara yang ke Jakarta itu musti kembali dan bicarakan dengan baik, tidak harus dikotak-kotakan, tidak harus bicara secara pribadi ke pribadi,” katanya.

Dikatakan juga, adanya upaya membubarkan community development itu tidak masuk akal. Community development itu memiliki suatu wadah atau departemen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun.

“Kalau diminta untuk dibubarkan, menurut saya itu kaku dan tidak benar. Community Development itu departemen yang ada dalam PTFI. Kalau mau bicara, maka lebih baik duduk bersama Lemasa dan Lemasko. Lebih baik kembali, kita bicarakan bersama sesuai mekanisme dengan profesional. Lemasa dan Lemasko itu tungkunya orang Amungme dan Kamoro,” ungkapnya.

Menurut dia, adapun yang lainnya ke Jakarta ingin berbicara soal besi tua, padahal hal itu sudah tidak ada, karena tidak benar dan ilegal dengan menimbulkan utang di atas utang.

Karena itu, Dia juga meminta aparat Kepolisian menangkap semua pihak yang punya utang besi tua di Jakarta maupun di Timika, lalu dimasukkan ke dalam penjara.

“Saya minta Kepolisian tangkap pihak-pihak itu semua, karena selalu bawa nama Lemasa dan Lemasko. Dua lembaga ini suatu organisasi kemasyarakatan dan tidak punya kepentingan pribadi. Jadi kalau ada yang bawa nama dua lembaga ini, saya larang,” ujarnya.

Ia mengajak semuanya kembali bergabung bersama Lemasa dan Lemasko, karena dua lembaga ini bermitra dengan komitmen-komitmen dan kesepakatan-kesepakatan sejak bertahun-tahun. Lagipula PTFI, Lemasa dan Lemasko telah menjadi satu tubuh.

“Dua lembaga adat ini sudah satu tubuh dan PFTI juga sudah terbuka bahwa PTFI adalah dapurnya Lemasa dan Lemasko. Kalau ada organisasi yang di luar dua lembaga itu dengan atas nama masyarakat Amungme dan Kamoro adalah pribadi yang hanya menjual nama Lemasa dan Lemasko,” tuturnya.

Saat ini Lemasa dan Lemasko sudah mempunyai program-program yang nantinya turun ke kampung-kampung bertemu masyarakat.

“Kita harus bersyukurlah karena sudah sekian tahun ini Freeport kasih program pendidikan hingga anak dua suku ini bisa sekolah dan pintar. Banyak manfaat yang sudah kita dapatkan termasuk kesehatan. Apapun itu harus disyukuri, karena itu berkat.  Jangan tuntut terus menerus,” ujarnya.

Konferensi pers ini didahului dengan diskusi bersama pengurus Lemasa dan Lemasko. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar