BI dan Pemkab Mimika Gelar Sosialisasi ETPD dan TP2DD

Bagikan Bagikan
Suasana Sosialisasi ETPD dan TP2DD (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Guna mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi tentang Elektronifikasi dan Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Sosialisasi yang dilanjutkan dengan Forum Grup Diskusi (FGD) ini dilakukan di Hotel Grand Mozza Timika, Jumat (19/3/2021).

Kegiatan tersebut dihadiri pihak Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, Sekda Mimika, Michael Gomar, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemkab Mimika, Kepala Cabang Bank Papua Timika, Alexander Iwan, dan perwakilan instansi-instansi terkait lainnya.

Ditemui usai kegiatan, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Peredaran Uang Rupiah, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Dwi Putra Indrawan menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dsn Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).

“Bank Indonesia menjadi salah satu anggota dari Satgas P2DD yang diimbau dapat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten, pemerintah Provinsi, juga Perbankan dalam rangka digitalisasi keuangan daerah,” kata Dwi Putra.

Ia mengatakan, selama ini setiap daerah memiliki potensi yang besar, namun apabila dilihat dari sisi pendapatan mungkin masih kurang karena tidak didukung dengan infrastruktur baik itu dari sistem pembayaran maupun dari sisi jaringan.

“Sehingga kami Bank Indonesia melakukan digitalisasi keuangan daerah dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari penerimaan dan efisiensi dari sisi belanja pemerintah,” terangnya.

Dikatakan dengan sosialisasi tersebut, Pemkab Mimika diharapkan menjadi penggerak digitalisasi keuangan daerah sehingga bisa memperluas akses maupun penetrasi masyarakat, berkaitan dengan pembayaran-pembayaran ataupun transaksi-transaksi pemerintah daerah.

“Transaksi itu bisa pendapatan bisa belanja. Pendapatan seperti pajak kendaraan bermotor, atau pajak bumi bangunan bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja,” ujarnya.

Menangapi hal ini, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Dwi Cholifa  berharap OPD-OPD terkait di lingkup Pemkab Mimika menerapkan digitalisasi dalam pelayanan masyarakat.

Hanya saja terkait transaksi ini, lanjut Dwi, untuk pembayarannya diperbankan dalam hal ini Bank Papua sebagai kas daerah belum ada fasilitas yang mendukung.

“Itu yang belum sampai ke sana karena tadi penjelasan dari pihak Bank Papua ada perjanjian Quick Response Code Bulan Mei nanti, kemudian implementasi beberapa bulan ke depan baru kita efektif,” terang Dwi.

Ia mengatakan untuk pelayanan di Bapenda sudah dilakukan secara online tinggal pembayaran yang dilakukan masyarakat belum bisa online.

“Kalau Bank Papua sebagai kas daerah sudah siap fasilitasnya tinggal kita koneksi. Jadi koneksinya ini kita bicara akuntansi, laporan keuangan daerah, itu kan belum selesai dan terkait angka beda satu rupiah juga bisa jadi temuan. Jadi saat ini belum bisa dipresentasikan,” pungkasnya. (YOSEFINA)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar