Bupati Serahkan DPA Kepada OPD, Proyeksi Belanja Daerah Mimika Tahun 2021 Sebesar Rp 3,2 Triliun

Bagikan Bagikan

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng didampingi Wabup Mimika, Johannes Rettob dan Ketua DPRD Mimika Serahkan DPA Tahun Anggaran 2021 kepada pimpinan OPD (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Dalam rangka percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada OPD di Pendopo jalan Poros Kuala Kencana Sp3 Timika, Rabu (10/3/2021).

DPA  diserahkan langsung oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE,MH didampingi Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,MM, Ketua DPRD Mimika, Robby Omaleng dan Sekda Mimika, Michael Gomar.

Bupati Mimika dalam sambutannya menyampaikan penyerahan DPA tahun 2021 mengalami keterlambatan akibat berubahnya penggunaan sistem SIMDA ke SIPD sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

"Penyerahan ini jangan dimaknai hanya sebagai penyerahan secara simbolik dan seremonial, tapi ini adalah langkah awal pelaksanaan atau pedoman bagi masing-masing OPD untuk melaksanakan kegiatan di tahun anggaran 2021," kata Omaleng.

Dijelaskan, rencana pendapatan yang tertulis di DPA merupakan target minimal yang berarti masing-masing OPD pengelola PAD harus merealisasikan target yang direncanakan sampai 100 persen dan bila perlu melampui target. Sedangkan rencana belanja merupakan platform tertinggi, yang artinya pengelola belanja tidak boleh melampaui anggaran.

Sebagai penanggungjawab di daerah, Bupati menegaskan agar pimpinan OPD wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan yang termuat dalam DPA OPD dengan penuh rasa tanggungjawab dan dikelola secara efektif dan efisien.

"Pimpinan OPD juga harus menaati mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam proses pelelangan, sesuai petunjuk Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, sebagaimana telah diubah dengan Perpres nomor 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat," tuturnya.

Ia memerintahkan para pimpinan OPD segera menunjuk pejabat pengelola keuangan, penguasa penggunaan anggaran, pejabat pelaksanaan teknisi kegiatan, bendahara penerimaan dan penyimpan barang daerah. Hal tersebut harus segera dilakukan agar tata usaha keuangan daerah pada masing-masing OPD dapat segera difungsikan sesuai amanat peraturan yang berlaku.

Dia juga menambahkan, OPD tetap melakukan pengadaan dan evaluasi selama kegiatan berlangsung sehingga terwujud kesesuaian administrasi dengan sasaran kegiatan yang ingin dicapai.

“Laporan keuangan Pemkab Mimika meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dari badan pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonesia.  Ini merupakan hasil kerja keras kita semua yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Penghargaan atas prestasi itu harus dimaknai oleh para pengguna anggaran daerah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus disadari bahwa seluruh proses pembangunan dan pemerintahan daerah memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama dalam mewujudkan Mimika cerdas menuju masyarakat aman, damai dan sejahtera," terangnya.

Ringkasan APBD tahun anggaran 2021, dengan proyeksi pendapatan daerah Rp 3.559.900.976.131 dan belanja daerah sebesar Rp 3.255.200.976.131,  sementara pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp. 0,- (nol rupiah) dan pengeluaran pembiayaan Rp 304.700.000.000.  (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar