Dukung Pace Juara, Mimika akan Jadi Pusat Peternakan di Papua

Bagikan Bagikan
Yosefin Sampelino (kiri), Omah Laduani Ladamay (kanan) (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Untuk mendukung program Pengendalian Cepat Menuju Papua Satu Harga (Pace Juara) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika berupaya agar Mimika menjadi salah satu pusat peternakan di Papua.

Selain itu juga rencananya akan dibangun industri produk babi modern.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika, Yosefin Sampelino, saat ditemui  Salam Papua di halaman Gereja Santo Stefanus Sempan, belum lama ini.

Dia mengatakan, usaha peternakan yang potensial di Timika adalah usaha ternak ayam petelur, ternak babi dan usaha ternak ayam pedaging broiler.

“Kami berusaha agar Mimika menjadi salah satu pusat peternakan di Papua. Untuk usaha ayam petelur akan kami tingkatkan supaya bisa memenuhi  permintaan dari kabupaten-kabupaten lain,” ungkap.

Dijelaskan, produksi telur oleh peternak di Mimika mencapai 11 ton perhari, sementara kebutuhan masyarakat Timika 8 ton perhari, sehingga sisanya dijual ke beberapa kabupaten tetangga. Begitu juga produksi daging babi setiap harinya sudah sangat banyak sehingga dikirim juga ke kabupaten-kabupaten  tetangga.

“Produksi telur dan produksi daging babi sudah dijual ke Kabupaten Agats, Tolikara dan Kabupaten Wamena. Jadi kita di Timika tidak pernah lagi pasok telur dari luar sejak akhir 2016. Telur kita sekarang sudah surplus. Rencananya ke depan kami akan kembangkan ayam pedaging karena bagaimanapun kalau diproduksi di Papua pasti dagingnya jauh lebih segar karena daging ayam dari luar Papua matinya lebih lama dari pada hidupnya. Kalau di Papua kita produksi baru kita kirimkan itu lebih segar,” tuturnya.

Untuk peternakan ayam pedaging broiler, kata Yosefin, perlu dibangun sarana pasca panen dan mengembangkan produk-produk olahan seperti sosis dan nuget. Sementara usaha ternak babi perlu ditingkatkan dengan membangun industri produk babi modern.

Untuk sarana pasca panen ayam pedaging, lanjut dia, dibutuhkan rumah potong unggas sebagai tempat  potong dan membersihkan ayam.

Rencananya dibangun rumah potong unggas dengan kapasitas dua ribu ekor persatu kali pemotongan  kemudian masuk ke blast freezer untuk pembekuan.

“Blazt freezer kita yang ada saat ini untuk kapasitas tiga ton, sementara rencananya satu hari itu produksi kita bisa empat ton atau empat ribu ekor ayam. Selama peternak menjual ayam broiler yang masih hidup karena ketiadaan sarana pasca panen,” tuturnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Ir. Omah Laduani Ladamay,M.Si menjelaskan, gerakan Pace Juara memiliki fokus stabilitas harga dan mengurangi disparitas harga melalui empat pilar utama yaitu, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

Komitmen tindak lanjut dari 4 pilar tersebut,  lanjutnya, untuk keterjangkauan harga, pemerintah Provinsi dan kabupaten perlu mengoptimalkan infrastruktur untuk mendukung tol laut serta meningkatkan kapasitas gudang, dalam rangka menurunkan biaya angkut barang.

Pemerintah juga perlu menyusun rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Serta memanfaatkan aset yang belum optimal untuk mendukung stabilitas dan penurunan disparitas harga.

“Seperti pemanfaatan gudang, cold storage, sarana pertanian, kapal dan mesin pengolahan komoditas,” kata Laduani saat ditemui usai rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Papua, Pemkab Mimika, Bank Indonesia dan stakeholder dalam rangka sosialisasi program Pace Juara di Kabupaten Mimika di Hotel Grand Mozza Timika, Papua belum lama ini.

Sementara untuk ketersediaan pasokan, kata Laduani, pemerintah perlu meningkatkan produksi pangan strategis khususnya telur, cabai, ikan dan sagu.

Serta meningkatkan kualitas dan cadangan di sektor perikanan dan menyusun peta komoditas unggulan dan potensi pangan yang berada di kabupaten/kota.

Kemudian untuk kelancaran distribusi, perlu mengoptimalkan peran BUMD sebagai perpanjangan tangan pemerintah antara lain memperbaiki rantai tata niaga, meningkatkan kerja sama antar daerah dan menjadi mitra usaha strategis pelaku usaha.

Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar instansi, terutama dalam mengatasi arus bongkar muat barang pada saat libur panjang dan libur fakultatif. Serta mengupayakan penyediaan subsidi transportasi terutama pada daerah terpencil yang memiliki akses terbatas.

“Kalau untuk komunikasi efektif, pemerintah harus merencanakan dan melaksanakan operasi pasar secara regular maupun insidentil di kabupaten atau kota. Melakukan diseminasi informasi ketersediaan pasokan kepada masyarakat melalui berbagai media. Serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kelembagaan untuk mendapatkan akses pembiayaan baik dari perbankan maupun akses pembiayaan lainnya,” ujarnya. (YOSEFINA)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar