John Rettob: Selesaikan Secara Damai, Tapi Proses Hukum Harus Tetap Jalan

Bagikan Bagikan

John Rettob. (Foto-Yosefina)

SAPA (TIMIKA)
- Menanggapi rencana perdamaian korban dan tersangka dari peristiwa bentrok di Pomako pada Minggu (7/3/2021) lalu, John Rettob, Wakil Bupati Mimika menegaskan soal perdamaian silahkan dilakukam hanya saja proses hukum harus tetap dilanjutkan. 

“Soal perdamaian antar pribadi silahkan jalan tapi proses hukum harus tetap jalan. Perdamaian dan proses hukum ini dua hal yang berbeda,” tegas John saat ditemui Salam Papua di halaman Gereja Santo Stefanus Sempan, Minggu (14/3/2021). 

Ia mengatakan proses hukum harus tetap dilakukan agar menimbulkan efek jerah bagi pihak-pihak terkait. “Soal perdamaian antar keluarga boleh saja dilakukan, tapi pelaku harus tetap jalani proses hukum agar ke depannya ada efek jerah,” ujarnya. 

Menurutnya persoalan ini timbul karena orang dalam pengaruh minumam keras (Miras), sehingga penjual Miras ilegal juga perlu ditertibkan dan ditindak tegas. ”Orang yang memproduksi dan menjual Miras ini tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan kejadian semacam ini akan terus terjadi,” ujar John. 

Seperti diberitakan sebelumnya, terjadi bentrok antar kelompok warga di wilayah Pomako, Distrik Mimika Timur pada Minggu (7/3/2021) malam. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kericuhan terjadi karena oknum warga setempat diduga mabuk menyetop sebuah mobil pick up yang mengangkut galon air sehingga terjadi penganiayaan. Tidak terima dengan penganiayaan tersebut warga menyerang rumah-rumah dan kios-kois yang ada di sekitar situ. 

Sementara itu, Yohanes Yance Boyau, Tokoh Masyarakat Kamoro menegaskan bentrok tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan. 

 “Saya akan komunikasikan kepada masyarakat di Pomako agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluaragaan. Dari keluarga korban juga sudah setuju

persoalan ini diselesaikan secara damai. Hari ini keluarga korban kumpul di sini dan kami sudah bersepakat untuk menempuh jalur damai” ungkap Yance di kediamannya di Kelurahan Kamoro Jaya, SP1, Sabtu (13/3/2021) siang. 

Ia mengatakan keluarga korban meminta kepada pelaku dan keluarganya untuk membantu biaya pengobatan korban. Ia juga menegaskan bahwa dalam tradisi masyarakat Kamoro tidak ada bayar darah sehingga dalam persoalan ini keluarga korban hanya meminta bantuan biaya pengobatan. 

“Di masyarakat Kamoro itu tidak ada istilah bayar darah hanya bantuan biaya pengobatan. Saya dan keluarga korban akan bicarakan lagi persoalan ini dan segera menarik laporan di kepolisian. Kami akan menyelesaikan persoalan ini dengan jalur damai,” tegasnya. 

Kemudian Insiyiur Abdul Rahman, SH, MH, Ketua DPP Pallawa Siri’na Pacce pada tempat yang sama mengatakan bahwa, pihaknya berinisiatif menemui tokoh masyarakat Kamoro agar bentrok di Pomako diselesaikam secara damai. 

 “Alangkah indahnya kalau terjadi perdamaian dalam masalah ini. Pada hari ini juga kita sudah dengar permintaan dari keluarga korban dan sebagai Ketua DPP Pallawa Siri’,na Pacce dan kuasa hukum dari para tersangka akan menyampaikan kepada keluarga

tersangka permintaan dari keluarga korban,” ujarnya. (Yosefina)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar