Kepala BPKAD Mimika: Pencairan Anggaran Tidak Perlu Tunggu Lelang Jabatan

Marthen Malissa (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Pencairan anggaran yang bersumber dari APBD Mimika 2021 oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak perlu menunggu lelang jabatan eselon II.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Malissa, saat ditemui Salam Papua di Hotel Grand Mozza, Timika, Jumat (19/3/2021).

Ia mengatakan pencairan anggaran sudah bisa dilakukan setelah setiap OPD menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), karena dalam penetapan pejabat sebelumnya sudah ada SK sehingga sudah memenuhi syarat untuk melakukan pencairan.

“Jadi tidak perlu menunggu lelang jabatan eselon dua,” kata Marthen.

Diungkapkan, saat ini hampir semua OPD sudah mencairkan Uang Persediaan (UP) yaitu uang muka dalam bentuk kas kecil, yang diberikan kepada bendahara pengeluaran pada OPD untuk membiayai kegiatan mendesak di luar belanja modal.

“Hampir semua OPD sudah mengajukan UP kecuali OPD yang belum melakukan penyampaian pertanggungjawaban UP tahun lalu,” ungkapnya.

Dijelaskan, masih ada tujuh OPD yang belum mempertanggungjawabkan UP Tahun Anggaran 2020 dengan total Rp 1,7 miliar lebih.

“Sebenarnya batas waktu penyampaian pertanggungjawaban UP sampai tanggal 31 Desember 2020, tapi masih ada tujuh SKPD yang belum menyampaikannya sehingga mereka harus mengembalikan dalam bentuk uang tunai,” terangnya.

Dia mengatakan tujuh OPD itu mempunyai berbagai alasan tidak menyampaikan pertanggung jawaban UP pada tahun 2020 lalu.

“Alasannya macam-macam, karena pergantian pejabat lama dengan pejabat baru, ada yang katanya uang diambil kepala OPD dan penggunaanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi tidak bisa seperti itu, penggunaan uang harus tetap dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Menurutnya, ketidakpatuhan dalam penyampaian pertanggungjawaban UP ini sangat berpengaruh pada keuangan daerah.

“Tentunya akan berpengaruh pada opini laporan keuangan daerah,” ujarnya. (YOSEFINA)