Pemkab Mimika Segera Pecat Pegawai Honorer yang Bermasalah

Bagikan Bagikan
Sekda Mimika, Michael R. Gomar,S.STP,M.Si (Dok:SAPA)

SAPA (TIMIKA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau pemecatan terhadap tenaga honorer yang tidak aktif, tidak melaksanakan tugas dan yang bermasalah.

Sekretaris Daerah Mimika, Michael R. Gomar,S.STP,M.Si, pada Selasa (30/3) 2021), melalui rilisnya menegaskan bahwa Pemkab Mimika akan mengambil tindakan tegas terhadap tenaga honorer yang terjerat kasus hukum atau yang bermasalah.

Seperti halnya salah seorang tenaga honorer yang bekerja di Sekretariat Dewan Kabupaten Mimika yang juga merupakan mantan pegawai honorer di bagian umum Setda Mimika yang pada beberapa waktu lalu terjerat masalah.

Kepada yang bersangkutan akan diambil langkah tegas berupa pemutusan hubungan kerja atau pemecatan.

"Sejauh ini kami sudah mengajukan untuk proses pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan. Dan untuk SK pemecatannya sementara diproses," tegasnya.

Sekda juga menegaskan, terhadap honorer yang tidak aktif atau tidak melaksanakan tugas serta terjerat kasus hukum tetap akan dilakukan pemutusan hubungan kerja.

Ia menuturkan, saat ini pegawai honorer di lingkup Pemkab Mimika kurang lebih mencapai 3.900 orang, ini pun akan dilakukan validasi data kembali sesuai dengan hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh BKPSDM.

"Kami juga akan melakukan pemilahan sesuai dengan masa kerja dan memberikan penilaian terhadap seluruh honorer yang sudah melaksanakan tugas di Kabupaten Mimika. Tentunya hasil uji kompetensi dan juga pertimbangan masa kerja yang sudah dilaksanakan oleh para honorer ini menjadi pertimbangan dan telahan yang nanti akan dilaporkan kepada pimpinan yaitu Bapa Bupati dan Bapa Wakil Bupati," ucapnya.

Terkait dengan penilaian terhadap honorer yang tidak aktif setelah liburan Paskah, pihaknya dari tim penegak kedisiplinan ASN dan honorer akan memblokir  hak-hak yang bersangkutan mulai dari gaji serta tunjangan dan uang lauk-pauk.

Sekda menyebutkan khusus untuk honorer yang tidak aktif dan tidak melaksanakan tugas, pihaknya berharap agar para pimpinan OPD, Kepala Distrik dan juga Kepala Kelurahan untuk segera melaporkan kepada tim penegakan disiplin. Sehingga ini menjadi bahan evaluasi tim sebelum dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati.

“Untuk mengambil langkah atau kebijakan kontrak kerja bersama dengan yang bersangkutan,” tambahnya.

Seperti yang diwartakan Salam Papua sebelumnya, salah seorang tenaga honorer di lingkungan pPemkab Mimika harus berurusan dengan pihak keamanan, lantaran ketahuan selingkuh dengan istri orang lain. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar