Pemprov Papua Serahkan Data OAP ke BPJS Kesehatan

Bagikan Bagikan

Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Ribka Haluk. (Foto-Antara)

SAPA (JAYAPURA)
- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah menyerahkan data Orang Asli Papua (OAP) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K) agar dapat diintegrasikan dengan Kartu Papua Sehat (KPS) untuk menikmati layanan kesehatan. 

Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Ribka Haluk di Jayapura, Rabu, mengatakan pihaknya telah menyerahkan data sebanyak 2.386.048 jiwa khusus bagi yang sudah memiliki nomor induk kependudukan. 

"Sementara itu, masih ada OAP yang belum memiliki NIK, namun kami mengupayakan agar tetap dapat menikmati layanan kesehatan," katanya. 

Menurut Ribka, pihaknya juga telah menyusun draf kerja sama penandatanganan kerja sama terkait integrasi layanan kesehatan dengan BPJS. 

"Namun karena belum adanya Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Papua sehingga hal ini belum diputuskan dan ditandatangani secara resmi," ujarnya. 

Senada dengan Ribka Haluk, Asisten Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Papua dan Papua Barat Ario Pambudi Trisnowibowo mengatakan berdasarkan pertemuan terakhir, pihaknya masih memperhitungkan beberapa hal terkait dengan OAP yang ingin diintegrasikan menggunakan KPS. 

"Dari pembahasan tersebut akan ada tindakan yang lebih lanjut, pada prinsipnya kami sudah menerima data OAP yang mau diintegrasikan menggunakan KPS, sehingga kesehatan OAP bisa terjamin," katanya. 

Dia menambahkan berdasarkan anggaran otonomi khusus (otsus) yang diperuntukan sebesar Rp43 miliar dengan data OAP yang mencapai 4 juta lebih penduduk asli Bumi Cenderawasih, sebanyak 95 persen bisa tercover dengan dana tersebut, akan tetapi tetap membutuhkan peran dari Pemprov Papua. 

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy mengatakan bahwa di 2021, dana otonomi khusus sebesar Rp43 miliar diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bagi orang asli Papua pada 29 kabupaten dan kota.

 “Kami juga harapkan bahwa BPJS Kesehatan bisa proaktif dalam mewujudkan harapan dari Gubernur Papua dalam hal menjamin pelayanan kesehatan bagi OAP tanpa terkecuali," katanya. (Antara)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar