PT. Freeport Indonesia dan Upaya Mengatasi Ketimpangan Sosial di Papua (1)

Bagikan Bagikan
Perkebunan Kakao binaan PT Freeport Indonesia di Kampung SP 12, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika (Foto:Istimewa)

SAPA (TIMIKA) - Ketimpangan sosial secara umum adalah sebuah kondisi tentang adanya ketidakseimbangan atau jarak yang cukup ekstrim yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya.

Ketimpangan sosial merupakan isu global yang menjadi sasaran utama setiap negara dalam memobilisasi semua sektor riilnya untuk menemukan serta memberikan solusi dan dampak konkritnya demi pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Untuk menyikapi hal tersebut, para pemimpin negara, termasuk Indonesia, yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersepakat menetapkan agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (disingkat SDGs) yang disahkan pada 25 September 2015.

SDGs ini memiliki 17 tujuan dengan 169 target capaian yang menjadi rencana aksi global setiap negara hingga tahun 2030. SDGs juga dirancang untuk mencapai tujuan dan targetnya dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya.

Dalam konteks isu ketimpangan sosial, tertuang dalam SDGs poin 10 atau yang biasa disebut SDG10, yakni reduced inequality within and among countries (mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara). SDG10 dengan jelas menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan mereka yang masuk ke dalam 40% pendapatan terendah dalam populasi harus menjadi perhatian dan prioritas. Pemberdayaan ekonomi untuk semua yang ada di dalam kelompok tersebut—termasuk untuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya—adalah jalan yang perlu ditempuh.

Kontribusi bidang pembangunan ekonomi, PTFI melalui Yayasan Jaya Sakti Mandiri mendidik masyarakat lokal beternak ayam di kampung Utikini SP 12 Timika

Perusahaan Tambang Versus Ketimpangan Sosial

Perusahaan pertambangan, di antara perusahaan-perusahaan dari sektor ekonomi lain—mungkin adalah yang paling memahami betapa pentingnya upaya untuk memastikan bahwa ketimpangan ekonomi dan sosial bisa diatasi. 

Perusahaan pertambangan tahu persis bahwa ketimpangan dapat menyebabkan bukan saja tekanan ekspektasi masyarakat, terkikisnya dukungan masyarakat terhadap perusahaan (social license to operate), melainkan juga gangguan keamanan yang membahayakan masyarakat maupun pekerja perusahaan.

Oleh karena itu, walaupun sesungguhnya ketimpangan ekonomi utamanya adalah tanggung jawab pemerintah lewat kebijakan-kebijakan publik terkait redistribusi kekayaan, namun perusahaan tambang di manapun pasti memiliki perhatian atas isu ini. 

Secara umum, dengan pajak yang dibayarkan tentu saja perusahaan pertambangan telah berkontribusi dalam peningkatan ekonomi.  Tetapi hal itu jelas tidaklah memadai di tingkat lokal, lantaran mekanisme redistribusinya belum tentu adil.

Perusahaan-perusahaan pertambangan yang menyadari betapa pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada pada lapisan bawah ekonomi telah melakukan banyak hal yang penting. 

Peluang ketenagakerjaan untuk masyarakat lokal, peningkatan kapasitas dan peluang untuk bisnis lokal, serta upaya pemberian dukungan bagi masyarakat untuk mendapatkan beragam sumber pendapatan adalah hal-hal yang telah banyak dilakukan.

International Council on Mining and Metals (ICMM) mengidentifikasi tiga hal penting yang seharusnya diketahui oleh perusahaan tambang yang beroperasi di manapun. 

Pertama, tingkat ketimpangan di lokasi perusahaan itu hendak beroperasi beserta faktor-faktor penyebab utamanya.  Kedua, kebijakan dan inisiatif yang sudah ada dalam pengurangan ketimpangan, serta bagaimana perusahaan bisa berkontribusi di dalamnya.  Terakhir, kemungkinan operasi pertambangan bisa memperparah ketimpangan serta upaya yang perlu diambil untuk memitigasinya.

Tentu saja, sebagaimana yang dinyatakan ICMM, upaya memitigasi dampak perusahaan tambang atas ketimpangan ekonomi akan menjadi mustahil dilakukan apabila perusahaan tidak mengetahui statistik ketimpangan tersebut sebelum perusahaan beroperasi, serta memantaunya terus menerus sepanjang operasinya. 

PT Freeport Indonesia melalui Tim Community Economic Development (CED) membina masyarakat lokal dalam pembuatan hingga penjualan noken bagi mama-mama di Kampung Utikini SP 12 Timika
Perusahaan juga sangat perlu untuk memiliki sensitivitas terhadap disparitas pendapatan antara pendapatan di pertambangan dengan pendapatan dari sektor lainnya.  Dan, perusahaan benar-benar perlu menarget kelompok rentan di masyarakat untuk bantuan ekonomi, pelatihan, dan rekruitmen ketenagakerjaan.         

Di sisi lain, ICMM juga menyatakan pentingnya meningkatkan dampak positif kehadiran perusahaan tambang. Perusahaan harus bekerjasama dengan kontraktornya untuk sebanyak mungkin membawa peluang ekonomi pada setiap keputusan investasi, pembelian, rekruitmen ketenagekerjaan, dan pelatihan. Jadi, bukan hanya pada keputusan yang diambil oleh perusahaan saja manfaat itu bisa dirasakan masyarakat. 

Perusahaan juga bisa mendorong partisipasi masyarakat di dalam merancang dan menganggarkan program investasi sosialnya.  Dari situ partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah bisa muncul dan dikuatkan.  Terakhir, dengan menarget bisnis mikro dan kecil milik kelompok rentan di masyarakat sebagai sumber pasokan bagi perusahaan. (Red/Adv)

Seperti apa upaya PT. Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang dalam mengatasi ketimpangan sosial di Papua?

Bersambung… (2)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar