Sekda Mimika: Pejabat yang Tidak Menyampaikan LHKPN akan Dikenai Sanksi

Bagikan Bagikan
Sekda Mimika, Michael Gomar (Dok:SAPA)

SAPA (TIMIKA) – Tidak ada alasan bagi kurang lebih 300 pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan pejabat pelaksana teknis (PPTK) di lingkungan Kabupaten Mimika untuk tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2020.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael Gomar, pada Jumat (26/3/2021).

"Ini sudah menjadi atensi (perhatian) Bupati dan Wakil Bupati kepada para pimpinan OPD untuk menyampaikan LHKPN. Pejabat yang meninggal dunia ataupun yang non-job itu tetap melaporkan LHKPN tahun 2020, tidak ada alasan ," kata Sekda, Jumat (26/3/2021).

Kepada wartawan Gomar menyampaikan, batas akhir pelaporan LHKPN adalah tanggal 31 Maret dan bagi pejabat yang tidak melaporkan LHKPN tetap akan ada sanksi yang berlaku.

"Bagi pejabat yang tidak melaporkan LHKPN tentunya tidak akan lari dari sanksi. Yang tidak melaporkan hak-nya akan ditangguhkan, itu supaya bisa menjadi pelajaran," ungkapnya.

Dia menegaskan, LHKPN tersebut akan dilaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK),  sehingga pejabat wajib melaporkan hal tersebut. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar