Tahun 2020 Pemkab Mimika Menyisakan Utang Rp 303 Miliar

Bagikan Bagikan
Kepala BPKAD Mimika, Marthen Malisa (Dok:SAPA)

SAPA (TIMIKA) - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Malisa mengungkapkan masih menyisakan banyak utang yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika kepada pihak ketiga (Kontraktor) selaku pelaksanaan kegiatan di tahun 2020.

Kepada wartawan Marthen menjelaskan, total tagihan yang masuk ke BPKAD dari pihak ketiga di tahun anggaran 2020 yang sudah menjadi surat perintah pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) termasuk surat perintah pencairan dana (SP2D) sebesar Rp 303 Miliar.

Tagihan dari pihak ketiga yang dianggap sebagai utang tersebut merupakan sisa pembayaran pada akhir tahun 2020, namun hal ini perlu divalidasi oleh pihak Inspektorat agar ada kesesuaian terkait dengan pekerjaan fisik yang sudah dilakukan di lapangan dengan tagihan.

Dia mengaku, penyebab utang tersebut karena adanya pandemi covid-19 yang berimbas pada penerimaan negara dan berdampak juga pada penerimaan daerah.

"Seandainya, keuangan kita di triwulan ke-4 di transferkan termasuk dana bagi hasil, saya pikir tidak akan ada utang, tapi karena anggaran kita di triwulan ke-4  tidak ditransfer sehingga kita harus berutang. Ini baru kita ketahui setelah penetapan APBD perubahan tahun 2020. Jika penundaan ini diketahui sebelum APBD perubahan, pastinya kita akan sesuaikan dengan anggaran yang dimiliki," ujarnya.

Dia menambahkan, nilai uang yang tidak ditransfer pada triwulan ke-4  sebesar Rp 700 Miliar. Bupati Mimika telah mengarahkan sebagaimana yang menjadi kewajiban Pemda untuk pembayaran yang dituangkan dalam perubahan penjabaran tahun anggaran 2021.

"Untuk pembayaran utang ini harus dianggarkan dulu di dalam APBD, karena jika tidak maka kita tidak punya dasar untuk membayar utang-utang itu. Ini merupakan kewajiban, karena kita sudah terikat dengan pihak ketiga melalui kontrak," ujarnya.

Pembayaran utang tetap akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Kemungkinan, ungkap Marthen, sebagian utang akan dibayarkan pada perubahan APBD tahun 2021. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar