Tahun 2021 Pemerintah Pusat Buka Penerimaan 1,3 Juta CPNS, di Papua Belum Dapat Dilakukan

Bagikan Bagikan

Kepala BKN Pusat, Bima Haria Wibisana (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Pemerintah Pusat berencana membuka penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) atau calon pegawai negeri sipil (CPNS) di tahun 2021 sebanyak 1,3 Juta baik di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Hal ini disampaikan Kepala BKN Pusat, Bima Haria Wibisana, Rabu (10/3/2021). Kepada wartawan di Timika.

Dia menyampaikan penerimaan sebanyak 1,3 juta ini merupakan rekor dunia. Setiap tahunnya formasi yang diberikan hanya mencapai 200 ribu, namun tidak untuk tahun ini.

Dia berharap April mendatang sudah ada yang memulai, agar ada kelonggaran waktu untuk pemberkasannya.

"Pening kepala saya untuk bisa melakukan itu semua, tapi itu harus saya lakukan. Ini merupakan kali pertama dilakukan oleh pemerintah (pusat). Biasanya penerimaan dimulai Agustus-September, tapi kali ini berbeda dan lebih banyak maka saya berharap ada yang memulai lebih awal sehingga bisa ada waktu untuk penetapan dan persiapan berkasnya," ujarnya.

Di samping itu, Dia mengungkapkan penerimaan CPNS di Provinsi Papua formasi tahun 2021 belum dapat dilakukan, lantaran masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Dijelaskan, masih banyak di provinsi Papua khususnya di Kabupaten dan Kota yang belum memberikan SK CPNS sejak tahun 2011, 2013 dan hampir 10 tahun.

Menurut dia, kendalanya adalah dari Pemdanya, juga adanya pergantian Bupati atau pimpinan daerah, sehingga SK CPNS tersebut belum juga diberikan.

"Kami tidak ingin hal ini kembali terjadi karena kasihan orangnya sudah lulus CPNS tapi SK CPNS tidak juga diberikan. Itu harus diselesaikan dulu, termasuk 20 ribu formasi honorer. Setelah diselesaikan baru  dilakukan penerimaan. Kenapa begitu, karena jika ini belum diselesaikan dan ketiganya dilaksanakan bersamaan, nantinya tidak akan tertangani. Harus bertahap jangan semuanya jadi satu nanti bingung sendiri," ungkapnya.

Dia mengaku telah  berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Papua untuk diselesaikan terlebih dulu CPNS formasi 2018 dan pengangkatan CPNS dengan kuota 20 ribu.

"Usulan hanya 20 ribu, dan waktu itu  Wakil Gubernur dan Bupati datang sendiri ke Jakarta bertemu Menpan dan saya untuk pengangkatan CPNS sebanyak 20 ribu, namun kemudian membengkak menjadi 64 ribu. Kami akan berikan sejauh itu kebutuhan, bukan karena  ada unsur nepotisme, dan orang lain tidak mendapat bagian," terangnya. (Jefri)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar