Tahun ini Tiga Kepala OPD Mimika Akan Mendapat Mobil Dinas

Bagikan Bagikan
Kepala BPKAD Mimika, Marthen Mallisa (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) – Tahun 2021 ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika akan mengadakan tiga unit mobil dinas untuk tiga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini disampaikan Kepala BPKAD Kabupaten Mimika, Marthen Malissa, saat ditemui Salam Papua di Hotel Grand Mozza, Timika, Papua, Jumat (19/3/2021).

Marthen mengatakan, tiga kepala OPD tersebut selama ini tidak memiliki mobil dinas namun ia tidak menyebutkan nama OPD-OPD itu.

Sementara itu terkait pemutihan kendaraan dinas tahun ini, Marthen mengaku sudah empat mobil dinas yang masuk dalam permohonan pemutihan.

“Tapi itu masih diseleksi juga apakah bisa diputihkan atau tidak, dilihat dari kondisi kendaraan,” ujarnya.

Kemudian terkait penarikan kendaraan dinas, Dia menjelaskan saat ini pihaknya sementara bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Mimika.

“Jadi untuk sementara ada dua mobil dinas lagi yang sudah ditarik tapi masih ada di kejaksaan. Jadi target kita tahun ini 20 kendaraan dinas ditarik. Sekarang masih ada delapan kendaraaan yang mau ditarik dulu baru diserahkan ke Pemkab,” jelasnya.

Dikatakan penarikan kendaraan dinas tidak hanya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mimika, tetapi juga oleh pihak Dinas Satpol PP dan BPKAD.

Kendaraan dinas yang ditarik tersebut, lanjut dia, selama ini digunakan oleh pejabat yang sudah pindah tugas di Provinsi.

“Kendaraan-kendaraan dinas yang ditarik  akan diserahkan oleh pihak kejaksaan ke Pemkab setelah itu dikembalikan ke OPD asal kendaraan,” terangnya.

Menurutnya, mobil dinas yang digunakan oleh Anggota DPRD Mimika periode sebelumnya belum ditarik semua dan akan ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan. Namun dirinya tidak mengetahui pasti jumlah mobil dinas yang ditarik dari mantan Anggota DPRD Mimika.

“Sebenarnya pengadaan mobil dinas ini bukan di kita saja kadang pengadaan juga di OPD lain, makanya secara rinci datanya kita tidak tahu pasti kecuali ada laporan ke BPKAD baru kita tindaklanjuti. Memang dalam laporan aset merupakan satu kesatuan semua di situ tapi dalam laporan itu tidak nampak bahwa kendaraan ini ditarik atau bukan.  Nanti kita lihat secara fisik, baru bisa pilah-pilah mobil ini bermasalah atau tidak, tapi tetap sebagai aset Pemkab dan disesuaikan dengan fungsi dari kendaraan tersebut,” tuturnya. (YOSEFINA)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar