133 Kampung di Mimika Dilatih Pengelolaan Keuangan Desa

Bagikan Bagikan
Sejumlah aparat kampung di Mimika saat mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan Desa (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) – Perwakilan aparat kampung dari 133 Kampung di Kabupaten Mimika, pada Senin (26/4/2021), mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan desa dan pelatihan sistem keuangan desa (Keudes) tahun 2021.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika di Hotel Horison Timika.

Kepala Bidang Pemerintahan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Khairullah mengatakan, pelatihan ini diselenggarakan dalam 3 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 26-28 April, tahap ke 2 pada tanggal 28-30 April, dan tahap ke 3 pada tanggal 30 April-2 Mei 2021.

Pada pelatihan ini, setiap kampung diwakili 4 orang, yakni Kepala Kampung selaku pengambil kebijakan, sekretaris, bendahara dan operator kampung.

"Pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas aparat desa dalam mewujudkan tertib administrasi yang transparan," terang Khairullah.

Hal senada, Asisten 1 Setda Mimika, Yulius Sasarari yang membuka kegiatan itu berharap, pelatihan tersebut dapat meningkatkan kinerja dari aparatur pemerintah kampung dan dapat menghasilkan kerja yang tertib dan transparan, berkeadilan serta berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Kampung.

Ia menjelaskan, Desa atau kampung merupakan sebuah wilayah kesatuan yang memiliki hukum dan batas serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, selain itu kampung juga mengatur kepentingan masyarakat, hak asal usul, hak tradisional, dan keuangan desa.

"Sebagai bagian integral dari negara Indonesia, desa juga harus membangun masyarakat yang ada di dalamnya. Kampung harus mampu menjalankan hak dan kewajiban desa yg menimbulkan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik," terangnya.

Sambung mantan Inspektur Inspektorat itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tugas kewenangan dan tanggungjawab pemerintah Kampung semakin berat, itu dapat dilihat dari banyaknya anggaran keuangan yang harus dikelola oleh pemerintah kampung.

"Pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah telah menguncurkan dana yang cukup besar bagi setiap kampung di Kabupaten Mimika. Oleh karenanya pengelolaan dana desa harus berdasarkan mekanisme yang baik," ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini sistem pengelolaan keuangan desa telah berbasis aplikasi. Sistem ini tentunya akan mempermudah perangkat desa, secara khusus bendahara desa untuk mengelola dana desa yang diterima oleh pemerintah desa agar lebih tertib administrasi serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya pernah terlibat dalam dunia pengawasan dalam hal ini inspektorat, dalam sistem pengelolaan keuangan banyak hal yang harus dilakukan pembenahan. Saya berharap aparat kampung dapat mengelola dana desa dengan penuh tanggungjawab untuk pembangunan desa dan masyarakat ke depan yang lebih baik," tutupnya. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar