Banyak Perusahaan di Mimika Merekrut Tenaga Kerja Tanpa Sepengetahuan Pemerintah Daerah

(Foto:Ilustrasi)

SAPA (TIMIKA) - Banyak perusahaan di Mimika yang terus merekrut tenaga kerja baru dari luar daerah tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun, pada Rabu (7/4/2021), saat ditemui di ruang kerjanya di Puspem Kabupaten Mimika jalan Poros Kuala Kencana Sp3.

Dari laporan tim di lapangan, Anton mengungkapkan banyak perusahaan yang mendatangkan tenaga kerja baru dan tidak pernah melapor kepada Disnakertrans Pemkab Mimika.

"Perusahaan yang merekrut tenaga kerja baru yang didatangkan dari luar wajib lapor ke pemerintah setempat, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja. Aturan ini tidak pernah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan," ungkapnya.

Jangankan melaporkan, kata Anton, koordinasi saja pun tidak pernah ada sama sekali. Dia mengaku telah melayangkan surat kepada beberapa perusahaan untuk mendiskusikan hal tersebut.

"Kita harap perusahaan-perusahaan lebih terbuka dan dapat melaporkan setiap ada tenaga kerja baru, bila perlu ada lowongan kerja disampaikan kepada kita sehingga masyarakat yang selama ini mencari kerja di Mimika bisa diprioritaskan, dan kalau memang tenaga tersebut yang dibutuhkan tidak ada di Mimika maka kita akan rekomendasi ke Provinsi, bukan mengambil inisiatif sendiri," tuturnya.

Menurut dia, setiap tahun jumlah pencari kerja (Pencaker) di Kabupaten Mimika selalu mengalami peningkatan, dan jika perusahaan tutup mata akan hal ini, maka perusahaan yang berada di Mimika juga ingin membiarkan pengangguran di Kabupaten Mimika terus meningkat.

Dia juga menyayangkan Kabupaten Mimika sendiri tidak memiliki peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukum. Menurutnya harus ada payung hukum yang mengatur sehingga ada kesepakatan antara pemerintah daerah bersama perusahaan, dimana setiap ada perekrutan tenaga kerja harus diprioritaskan terlebih dahulu di daerah dan harus melalui pemerintah setempat.

Namun kata Anton, perusahaan wajib mengikuti prosedur itu sebab itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja. (Jefri Manehat)