Bulan April Pemkab Mimika Miliki 70% dari 10% Saham PTFI, Mahfud MD Harap BPK Berperan Aktif

Bagikan Bagikan

(Dok:SAPA)

SAPA (JAKARTA) – Bulan April 2021 ini, saham 10% PT Freeport Indonesia (PTFI) akan dikuasai dan dikelola Pemprov Papua melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Papua Divestasi Mandiri.

Dari 10% saham PTFI yang dikelola BUMD ini, 70 persennya dimiliki oleh Pemkab Mimika dan 30 persennya dimiliki oleh Pemprov Papua, seperti dilansir dari kontan.co.id edisi Rabu (31/3/2021).

Kabiro Hukum Setda Pemprov Papua, Derek Hegemur mengungkapkan pertemuan rutin telah dilakukan antara Pemprov dan Pemkab untuk pembahasan pengalihan jatah saham ini.

Dia memastikan rancangan akta notaris juga telah diproses sehingga penandatanganan diharapkan bisa rampung dalam waktu dekat atau setidaknya bulan April 2021 ini.

“Setelah pertemuan ini, di awal April sudah bisa tandatangani akta notarisnya,” kata Derek.

Namun MIND ID sebagai yang memegang porsi saham sebesar 41,236% dari kepemilikan saham Indonesia sebesar 51,236% atas divestasi saham PTFI itu, Direktur Utamanya, Orias Petrus Moedak mengungkapkan meski telah mengetahui ikhwal pembentukan BUMD ini, namun belum ada pengajuan resmi via surat kepada pihaknya.

“Saat ini MIND ID menunggu surat Pemprov (Papua, Red) dan Pemkab (Mimika, Red) untuk menyebutkan nama yang mewakili. Kita tahu namanya PT Papua Divestasi Mandiri, namun secara resmi belum disampaikan,” jelas Orias.

Orias menambahkan, jika nantinya surat atau pemberitahuan secara resmi telah diterima maka pihaknya bakal menyiapkan akta notaris untuk proses peralihan saham tersebut.

Di sisi lain, seperti dilansir dari tirto.id edisi 31 Maret 2021, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menjelaskan bahwa pemerintah pusat hanya akan memperpanjang besaran anggaran otonomi khusus Papua dan rencana penambahan 3 Provinsi baru di Papua.

Mahfud mengatakan, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tidak ada perubahan dan tetap berlaku sehingga tidak perlu perpanjangan. Pada UU Otsus Papua tersebut hanya akan merevisi dua hal, yakni pasal 34 tentang dana Otsus dan pasal 76 tentang rencana pemekaran atau penambahan 3 Provinsi baru di Papua.

“Otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, itu sudah berlaku sejak 2001 dan tidak perlu perpanjangan. Struktur ketataneggaraan dan hubungan pusat dan daerahnya itu tidak ada perubahan apapun. Hanya merevisi 2 pasal, pasal 34 tentang dana dan pasal 76 tentang pemekaran,” ungkap Mahfud saat menjadi pembicara kunci Workshop Pendapat BPK terkait dengan Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat, Selasa (30/3/2021) lalu.

Di samping itu, Mahfud berharap BPK bisa berperan aktif dalam pengawasan Otsus Papua di masa depan. Sebab menurut dia, pemerintah pusat masih menilai pembangunan di Papua belum efektif karena situasi keamanan yang tidak kondusif, maraknya korupsi dan masalah program pemerintahan.

“Saya ingin mengatakan ke depannya pemeriksaan BPK diharapkan lebih bisa terukur karena dana Otsus akan naik, kemudian aspirasi penegakan hukum sangat kuat disampaikan dari masyarakat,” ujarnya. (Red)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar