Musrenbang RKPD Mimika 2022 Menghasilkan 132 Program, 371 Kegiatan dan 1027 Sub Kegiatan

Bagikan Bagikan

Sekda Mimika, Michael Rooney Gomar,S.STP,M.Si menandatangani berita acara hasil Musrenbang RKPD Mimika tahun 2022 di ruang rapat Kantor Bappeda (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2022 menghasilkan 132 program, 371 kegiatan dan 1027 sub kegiatan.

Demikian diungkapkan Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Ir. Yohana Paliling, M.Si dalam sambutannya saat penutupan Musrenbang RKPD Kabupaten Mimika tahun 2022 di ruang rapat Kantor Bappeda Mimika, Jumat (16/4/2021).

Ia mengatakan, dalam kegiatan Musrenbang tersebut pelaksanaan asistensi penginputan rencana kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku selama lima hari.

Pembukaan kegiatan tersebut dimulai pada Jumat (9/4/2021), dilanjutkan dengan Musrenbang pada tanggal 10 sampai 15 April 2021 dan pentupan pada Jumat (16/4/2021).

“Kami atas nama Tim Asistensi Bappeda menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Bupati Mimika, Wakil Bupati Mimika, Sekda dan pimpinan OPD beserta staf yang telah serius mengikuti kegiatan Musrenbang dari awal sampai akhir,” kata Yohana.

Sementara itu Sekda Mimika, Michael Rooney Gomar,S.STP,M.Si dalam sambutannnya mewakili Bupati Mimika mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mimika telah mengambil langkah strategis, untuk  melakukan tahapan dan mekanisme yang digariskan dalam Undang-undang  nomor 25 tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan daerah.

Serta Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, melalui proses perencanaan dengan menggunakan aplikasi SIPD seperti yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor  70 Tahun 2019.

“Implementasi Permendagri 70 tahun 2019 ini memang bukan hanya dialami oleh Kabupaten Mimika. Tapi memang menjadi tantangan, acuan dan  pengawasan yang cukup ketat dari Pemerintah Pusat. Sehingga di Tahun 2020 maupun di Tahun 2021 memang sedikit terjadi kerancuan impementasi 70 tahun 2019,” ujarnya.

Dikatakan, sebelumnya tim anggaran Pemkab Mimika sudah melakukan penginputan sesuai dengan Permendagri 70 tahun 2019, tetapi dalam pelaksanaan penatausahaan harus kembali lagi menggunakan Simda Keuangan Daerah.

Hal ini, lanjut dia, menjadi tantangan tapi juga menjadi pembelajaran sehingga ke depan seluruh proses  tahapan mulai dari perencanaan pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban bisa diawasi,  dikontrol dengan baik di tingkat Kabupaten bahkan di tingkat pusat.

“Ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Mimika, di beberapa Kabupaten lain di Papua memang sangat terasa perubahaan dan juga kemunduran dari pengelolaan keuangan daerah. Kami juga melakukan koordinasi dengan tim BPK dan tim BPK menyampaikan bahwa di beberapa kabupaten kota yang sampai  saat ini masih belum mengacu pada Permendagri 70, salah satu kendala adalah kualitas sumber daya aparatur di setiap OPD bahkan  di tingat tim anggaran. Semoga ke depan di tahun anggaran 2022 bisa berjalan lebih efektif,” ujar mantan Kepala Distrik Mimika Timur ini.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Gomar itu menyampaikan pesan dari Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,S.E,MH terkait dengan prioritas kegiatan OPD yang sudah diinput atau bahkan sudah diusulkan di dalam tahun 2022 sesuai dengan pagu yang sudah diberikan kepada pimpinan OPD.

“Tentu ini menjadi catatan dari pimpinan untuk semua pimpian OPD dan juga tim anggaran, karena tentu ada juga beberapa pimpinan OPD yang merasa bahwa anggaran yang diberikan kecil, tidak sesuai  dengan kebutuhan program atau kegiatan yang ada di OPD,” katanya.

Menurut Gomar, hal tersebut sangat disadari Bupati Mimika dan tim anggaran, namun diharapkan pengertian dari pimpinan-pimpinan OPD karena disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan prioritas di tahun anggaran 2022.

“Ini  untuk menyelesaikan beberapa program tahun jamak yang bisa diselesaikan di tahun anggaran 2022 bahkan di tahun 2023,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Gomar menambahkan, program prioritas yang wajib dilaksanakan oleh pimpinan OPD di tahun anggaran 2022 adalah program prioritas yang memang diselesaikan di tahun anggaran 2022 sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi pimpinan OPD.

“Saya kasih salah satu contoh kalau memang kebutuhan anggarannya sampai dengan satu tahun tolong diprioritaskan untuk satu tahun, jangan dianggarkan selama enam bulan,” tuturnya.

Sebelum kegiatan tersebut ditutup Sekda Mimika yang ditandai dengan pemukulan tifa, dilakukan penandatanganan berita acara hasil Musrenbang RKPD tahun 2022. (YOSEFINA)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar