Pernyataan Mendagri di NTB Terkait DOB ‘Tidak Termasuk’ Pemekaran di Papua, Berikut Penjelasannya

Bagikan Bagikan

SAPA (JAKARTA) – Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol. (Purn) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Pemerintah Pusat tidak pernah memutuskan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia. Apakah ini juga termasuk DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat?

Media massa nasional sontak memberitakan terkait pernyataan Mendagri tersebut saat kunjungannya ke Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/4/2021) lalu.

“Belum ada, karena pemekaran DOB itu problemnya keuangan,” begitu kata Tito kepada sejumlah wartawan usai memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintah Provinsi NTB, seperti dilansir dari republika.co.id.

Tito menjelaskan pada kesempatan itu bahwa belum adanya keputusan dari Pemerintah Pusat tentang pemekaran DOB karena dampak pandemi covid-19 terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Dirinya menyebutkan, DOB bisa disetujui tergantung situasi pandemi covid-19 telah berakhir sehingga ekonomi Indonesia bisa pulih kembali.

“Kalau tidak ada uang, jangan. Yang jelas kita lihat nanti sama-sama,” ujarnya.

Pernyataan Mendagri ini sebetulnya bukan hal yang baru. Sebab, pada 3 Desember 2020 yang lalu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah pusat atas usulan pemekaran DOB tersebut ditunda sementara atau dimoratorium. Alasannya, karena dengan mengacu pada 223 DOB sejak tahun 1999 hingga 2014 masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan belum mampu mandiri.

Pernyataan Mendagri di atas akhirnya dihubung-hubungkan oleh beberapa media massa nasional dan lokal di Papua dengan rencana pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi 6 Provinsi.

Apakah ini juga termasuk DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat?

Mungkin terlalu cepat jika harus dihubung-hubungkan seperti itu. Mungkin!

Alasan mendasar yang perlu dipikirkan adalah Provinsi lain di Indonesia yang mengajukan pemekaran DOB ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Fakta pertama, hal ini disebabkan oleh adanya dana Otsus yang digelontorkan Pemerintah Pusat ke Provinsi ini cukup besar dan selalu bertambah setiap tahunnya sejak Otsus Papua ditetapkan pada tahun 2001. Secara akumulatif dana Otsus untuk 2 Provinsi di bumi cenderawasih ini adalah 2002: Rp 1,382 triliun, 2003: Rp 1,539 triliun, 2004: Rp 1,642 triliun, 2005: Rp 1,775 triliun, 2006: Rp 3,449 triliun, 2007: Rp 4,045 triliun, 2008: Rp 3,920 triliun, 2009: Rp 4,079 triliun, 2010: Rp 3,494 triliun, 2011: Rp 3,957 triliun, 2012: Rp 4,404 triliun, 2013: Rp 4,927 triliun, 2014: Rp 6,777 triliun, 2015: Rp 7,190 triliun, 2016: Rp 5,595 triliun, 2017: Rp 8,240 triliun, 2018: Rp 7,980 triliun, 2019: Rp 8,632 triliun, dan 2020: Rp 8,370 triliun.

Di samping itu, Provinsi Papua dan Papua Barat juga memperoleh pembagian jatah prosentase dari saham dan pajak PT. Freeport Indonesia, yang nota bene berada di Papua.

Indikator pendapatan daerah Provinsi Papua dan Papua Barat dari dana Otsus dan PTFI serta dana-dana lainnya, sepertinya bukan menjadi faktor pendukung sehingga pemekaran DOB di 2 Provinsi ini merupakan Provinsi yang termasuk dalam pernyataan Mendagri di atas. Mungkin!

Fakta kedua, akan menjadi tidak logis jika maksud pernyataan Mendagri di atas juga menunjuk pada pemekaran DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebab, Mendagri sendiri yang mengungkapkan pada rapat Pansus Otsus Papua belum lama ini, tepatnya pada Kamis (8/4/2021) lalu.

Mendagri Tito Karnavian mengusulkan bahwa cara pemekaran DOB di Papua dan Papua Barat dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi deadlock. Walaupun Tito menegaskan bahwa pemekaran ini masih bergantung pada kemampuan keuangan dan hasil revisi Otsus Papua, namun hal itu sepertinya bukan menjadi halangan karena alasan mendasar yang dirinya katakan bahwa aspirasi terkait pemekaran DOB di Papua dan Papua Barat cukup tinggi dirasakan oleh pihaknya. Dalam pemaparannya pada rapat Pansus Otsus Papua tersebut, Tito juga menyampaikan usulan pemekaran Provinsi di Papua dan Papua Barat, yakni Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Tabi Saireri.

Di sisi lain, Menkopolhukam, Mahfud MD juga pernah menyampaikan terkait Revisi UU Otsus Papua yang hanya merevisi 2 pasal saja, yakni pasal 34 tentang dana Otsus dan pasal 76 tentang pemekaran.

Akhirulkhalam, pernyataan Mendagri di NTB terkait belum adanya keputusan Pemerintah Pusat tentang pemekaran DOB sepertinya bertentangan dengan 2 fakta yang diungkapkan di atas sehubungan dengan pemekaran DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat. Situasinya sekarang menjadi bagaikan bola panas.

Yang jelas, jawaban pastinya tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. (Red) 

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar