Sekda Mimika: Selama Ini Pemkab Mimika Bayar Uang Makan dan TPP ASN Titipan Kabupaten Lain

Bagikan Bagikan

Sekda Mimika, Michael Gomar (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Sekda Mimika Michael Rooeny Gomar,S.STP,M.Si mengungkapkan bahwa banyak ASN yang datang mengabdi di Mimika mungkin karena uang makan dan TPPnya besar, namun sebenarnya hal ini cukup membebankan Pemerintah Kabupaten Mimika.

“Mungkin mereka dengar TPP dan  uang makan cukup besar di Timika banyak yang berbondong-bondong mengabdi di Timika tapi akhirnya Pemkab yang yang jadi kewalahan, anggaran di OPD juga semakin menurun,” kata pria yang akrab disapa Gomar ini, pada Sabtu lalu (17/4/2021).

Ia mengatakan, selama ini Pemkab Mimika membayar uang makan dan TPP kepada 60 lebih ASN titipan, padahal itu seharusnya menjadi tanggung jawab Kabupaten asal.

“Kita tidak sadar selama ini kita membayar TPP dan uang makan pegawai titipan yang sebenarnya menjadi beban Kabupaten asal bukan menjadi beban Pemerintah Kabupaten Mimika. Karena ASN titipan yang mengabdi di Mimika seharusnya Pemkab Mimika hanya membayar gaji pokok,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Gomar, pihaknya akan segera bersurat secara resmi kepada pimpinan OPD supaya melakukan pembenahan.

“Kita benahi sama-sama, Bapak/Ibu pimpinan OPD tidak perlu lagi membayarkan uang makan dan TPP karena itu menjadi tanggung jawab Kabupaten asal,” tuturnya.

Selain itu, pegawai titipan yang sudah lama, untuk waktu selanjutnya akan diberi kesempatan satu tahun. Dalam artian, sebelum dua bulan terakhir setiap tahunnya semua pegawai titipan harus mengajukan permohonan perpanjangan sebagai pegawai titipan di Kabupaten Mimika.

“Kita sudah cukup banyak keluarkan anggaran untuk pegawai titipan jadi kita harus benahi sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya.

Sementara itu terkait disiplin ASN, kata Gomar, sudah dibentuk tim untuk membenahi hal ini dan tim akan segera berkoordinasi dengan pimpinan-pimpianan OPD untuk segera mengirim surat panggilan pertama kepada ASN yang selama ini tidak melaksanakan tugas.

Ia berharap pimpinan OPD, kepala distrik dan kepala kelurahan membantu dengan memberi data yang akurat mengenai ASN yang tidak melaksanakan tugas.

“Surat panggilan pertama ini juga kami kirim kepada sekitar 130-an ASN yang sampai hari ini belum ada keterangan dan ada yang sudah datang bertemu dengan kami. Oleh sebab itu kami mohon bantuan dan dukungan dari pimpinan OPD, kepala distrik, dan kepala kelurahan untuk segera memberikan peringatan kepada yang bersangkutan,” ujarnya.

Ia berpesan kepada pimpinan OPD untuk administrasi gaji bagi ANS yang tidak berkantor bisa langsung diproses tiap bulan, tapi untuk TPP dan uang makan tidak boleh diproses baik itu ASN pelaksana, non eselon dan eselon.

“Bahkan ada yang menduduki  jabatan tapi tidak melaksanakan tugas, uang TPP dan uang makan jangan diproses. Kami juga tidak hanya lakukan panggilan pertama, tapi juga  akan melakukan panggilan kedua dan ketiga karena sudah menjadi instruksi dari Bupati Mimika,” pesannya.

Terkait pegawai yang melakukan tugas beajar, menurut Gomar, sistem kepegawaian akan berubah sehingga tidak semua ASN yang mengabdi di Mimika dengan mudah mendapatkan kesempatan untuk tugas belajar.

Dikatakan, sudah disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika bahwa akan dilakukan asesmen yang jelas dan rekrutmen jelas sesuai dengan Peraturan Bupati Mimika untuk semua yang ingin melaksanakan tugas belajar.

“Pimpinan OPD tidak boleh serta merta mengeluarkan izin untuk  memberi rekomendasi kepada pegawai atau ASN untuk pergi sekolah atau tugas belajar. Nanti siapa yang mau biayai, apalagi dia baru satu dua tahun mengabdi di Kabupaten Mimika. Tolong diasesmen dengan baik,” pungkasnya. (YOSEFINA)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar