Ada Perusahaan di Timika yang Pura-Pura Lupa Bayar THR Kepada Karyawan

Bagikan Bagikan
Santy Sondang (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika, Santy Sondang mengungkapkan Disnaker Mimika telah membentuk tim untuk memastikan setiap perusahaan agar membayarkan THR kepada karyawannya dan membuka posko aduan jika ada aduan dari karyawan yang tidak mendapatkan THR hari keagamaan.

Santy yang ditemui di Hotel Horison Timika Jalan Hasanudin, Kamis (6/5/2021), mengatakan bahwa Disnaker telah membentuk 3 tim yang ditempatkan di Kantor Disnaker Jalan Poros Kuala Kencana Sp3,  tim yang lain ditempatkan pada posko di Diana Shopping dan Tim yang lain menyasar langsung pada setiap  perusahaan,  dan tokoh-tokoh yang ada di Timika.

Santy mengungkapkan, dari laporan tim yang turun ke lapangan, ada beberapa pengusaha serta perusahaan yang tidak berniat untuk membayarkan THR kepada karyawannya, bahkan ada perusahaan yang tidak mengetahui bahwa THR merupakan suatu keharusan.

"Perusahaan atau tokoh yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya, kita akan berikan sanksi yang tegas sesuai dengan SE Menteri Ketenagakerjaan, dan kita juga akan sampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Bupati Mimika dengan melampirkan data-data untuk mengambil tindakan selanjutnya," ujar Santy.

Sejauh ini, sambungnya, belum ada laporan atau aduan dari karyawannya kepada Dinas Disnaker karena tidak dibayarkan THR, biasanya kata Santy aduan itu masuk ketika satu minggu setelah lebaran.

Mantan Sekretaris Bappeda Mimika itu menjelaskan, SE pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Santy mengatakan perusahaan wajib membayar THR Keagamaan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Terkait jumlah besaran bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah. Sementara bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

Bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Mimika, Syane Mandesi menjelaskan menindaklanjuti SE tersebut, 100 perusahaan yang  telah disambangi Disnaker Mimika untuk memastikan karyawannya mendapatkan THR keagamaan.

"Kita sudah turun dan  mengingatkan hal ini kepada seluruh perusahaan, pengusaha, tokoh, dan hotel untuk membayar THR kepada karyawan, dan batas pembayaran THR adalah hari ini, Kamis (6/5/2021). Jika perusahaan yang terlambat THR akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5 persen dari gaji karyawan," terangnya.

Ia menerangkan, dari hasil lapangan ada perusahaan dan pengusaha yang sama sekali tidak berikan THR, ada yang malas tahu dan pura-pura lupa.

Syane mengatakan, pihak Disnaker telah mengingatkan hal ini kepada seluruh perusahaan, pengusaha, tokoh, hotel, untuk membayar THR kepada karyawan, dan covid-19 bukan menjadi alasan dasar bagi perusahaan untuk tidak membayarkan THR.

"Tidak ada alasan bagi setiap perusahaan untuk menjadikan pandemi covid sebagai alasan, dan pembayaran THR kepada karyawannya tidak boleh dipotong," ujarnya. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar