Akui Tidak Ada Koordinasi, PB PON Papua Beri Kewenangan Kepada Sub PB PON

Bagikan Bagikan
Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis 1, Bidang 1 PB PON dan sub PB PON serta Bidang-bidang Pendukung PON XX tahun 2021 (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Ketua Harian Pantia Besar (PB) PON XX tahun 2021 di Papua, Yunus Wonda mengakui dalam kurun waktu terakhir tidak ada koordinasi yang baik antara PB PON dengan Sub PB PON.

Hal tersebut disampaikan Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Teknis 1, Bidang 1 PB PON dan sub PB PON serta bidang-bidang Pendukung PON XX tahun 2021 di Hotel dan Resto 66 Timika, Selasa malam (4/5/2021).

"Saya akui selama ini komunikasi dan koordinasi antara PB PON dan Kabupaten/Kota penyelenggara PON tidak berjalan maksimal," terangnya.

Yunus juga mengatakan untuk mempercepat segala persiapan jelang pelaksanaan, PB PON memberikan kewenangan penuh kepada setiap Kabupaten dan Kota yang menyelengarakan PON, termasuk anggarannya.

"Kita berikan kewenangan kepada Kabupaten dan Kota penyelengara PON sehingga mereka bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk pelaksanaan PON mendatang, termasuk anggaran untuk akomodasi, transportasi, dan konsumsi," ujarnya.

Dijelaskan, anggaran yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Papua kepada PB PON sebesar Rp 2 Triliun serta sudah terpakai Rp 1,5 Triliun dan sisanya dalam proses pencairan.

Sementara dana yang diajukan kepada pemerintah pusat untuk konsumsi, progressing dan beberapa bidang yang tidak bisa dianggarkan dalam APBD juga belum dicairkan hingga saat ini.

"Kita harapkan pemerintah pusat melalui Kemenpora segera memproses agar kita bisa lakukan langkah- langkah persiapan," terangnya. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar