Anggota Dewas Syamsuddin Haris Setuju Pandangan Jokowi Soal Hasil TWK

Bagikan Bagikan

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris. (Foto-Antara)

SAPA (JAKARTA)
- Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris menyetujui pandangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK. 

"Pada dasarnya saya setuju pandangan Presiden Jokowi. Sama seperti yang disampaikan sebelumnya, hasil tes wawasan kebangsaan yang bermasalah tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK," ujar Haris dalam keterangannya, di Jakarta, Senin. 

Menurut dia, proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) seharusnya tidak merugikan pegawai KPK sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) saat memutus uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

"Alih status pegawai KPK menjadi ASN semestinya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan MK saat memutus judicial review terhadap UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK," kata Haris. 

Ketua WP dukung penuh perintah Jokowi 

Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap mendukung penuh perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). 

"Kami mendukung penuh perintah Bapak Presiden terkait alih status pegawai KPK," kata Yudi dalam keterangannya, di Jakarta, Senin. 

Yudi juga termasuk dari 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat tersebut. 

Ia pun mengapresiasi Presiden Jokowi yang tetap menjaga semangat pemberantasan korupsi dan tidak membiarkan KPK diperlemah. 

"Alhamdulillah terima kasih Pak Presiden Jokowi menjaga semangat pemberantasan korupsi dan tidak membiarkan KPK diperlemah," ujar Yudi. (Antara)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar