Bahas Isu Wilayah Meepago, Pansus DPR RI Gelar Rapat Tertutup di Timika

Bagikan Bagikan
Yan Permenas Mandenas (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Panitia khusus (Pansus) DPR RI menggelar rapat tertutup di salah satu hotel berbintang di Jalan Cenderawasih, SP2 Timika, Papua, Senin (4/5/2021), mulai sore hingga malam membahas sejumlah isu di wilayah Meepago.

Rapat tersebut dihadiri kepala daerah atau perwakilannya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dari wilayah adat Meepago yakni Dogiyai, Deiyai, Nabire, Intan Jaya, Paniai dan Mimika serta perwakilan TNI dan Polri di wilayah Mimika.

Ditemui wartawan usai pertemuan tersebut kemarin malam, Wakil Ketua tim Pansus RUU Otsus Papua Yan Permenas Mandenas menjelaskan, pertemuan itu untuk mendengarkan pendapat dari masing-masing wilayah adat karena Meepago ini sangat ‘seksi’ isunya.

“Selain masalah sumber daya alam dan konflik yang berkepanjangan di wilayah ini banyak hal yang mereka sampaikan. Titik perhatian mereka di masalah keamanan dan selain masalah keamanan ada aspirasi anggaran untuk dana otonomi khusus. Sehingga ke depan birokrasinya diperbaiki supaya manfaat anggaran ini benar-benar terserap ke masyarakat dengan jangka waktu yang cukup,” katanya.

Yan mengatakan, anggaran otonomi khusus (Otsus) sesuai dengan yang yang diamanatkan dalam Undang-undang Otsus nomor 21 tahun 2001 selama ini, ke depannya pengalokasiannya akan diperbaiki.

“Selama ini anggaran yang mereka terima di akhir tahun pada Bulan Oktober, November dan Desember sehingga penyerapannya menjadi tidak maksimal. Untuk itu ke depan akan dibahas dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia agar transfer dana lebih cepat supaya manfaatnya lebih besar,” ujarnya. 

Dalam pertemuan itu kepala-kepala daerah dan tokoh-tokoh masyarakat juga mengusulkan agar kepala daerah baik itu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota harus orang asli Papua.

Begitu juga dengan Anggota DPRD juga representasi harus OAP, dengan demikian mendorong rekruitmen politik dari provinsi, pusat sampai dengan Kabupaten/kota minimal alokasinya 80/20 atau 70/30, 70 persen caleg adalah OAP, 30 persen caleg Non-OAP.

Dia mengatakan hal itu merupakan sebuah representasi yang sangat tepat dan jabatan politik harus menggambarkan ciri khas OAP.

“Kalau seandainya ada kepala daerah atau pejabat di Papua yang buat kesalahan, atau terindikasi penyalahgunaan anggaran, kewenangan, tangkap saja, ajarkan pemimpin di Papua ini supaya taat hukum. Supaya ke depan yang memimpin, memimpin dengan makin baik,” ujarnya.

Hal ini, lanjutnya, akan ia suarakan sehingga akan jadi pertimbangan dan bisa menjadi sebuah kajian yang mempunyai argumentasi, baik dari aspek sosial, hukum dan juga kepentingan regenerasi OAP.

“Tujuannya agar investasinya tetap berlanjut dan OAP ini di kemudian hari ini tidak berkurang tetapi makin banyak dan bisa mendiami pulau Papua,” tuturnya. (YOSEFINA)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar