Bupati Omaleng Berhentikan Tenaga-Tenaga Honorer di Lingkup Pemkab Mimika

Bagikan Bagikan
Sejumlah honorer di Lingkup Pemkab Mimika (Dok:SAPA)

SAPA (TIMIKA) - Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE, MH membebastugaskan tenaga-tenaga honorer di lingkup Pemkab Mimika, kecuali tenaga guru, tenaga kesehatan dan petugas pemungut pajak dan retribusi daerah mulai tanggal 1 Juni 2021.

Pembebastugasan seluruh honorer ini sesuai dengan Surat Bupati Mimika nomor 800/323 tentang Pemberhentian Tenaga Honorer.

Surat itu ditandatangani Bupati Mimika per hari ini, Senin (31/5/2021).

Dalam surat itu tertulis, diberitahukan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah bahwa untuk tertibnya administrasi manajemen kepegawaian dan penataan kembali tenaga honorer di lingkup Pemkab Mimika maka disampaikan beberapa hal.

Hal yang dimaksud yakni tenaga honorer yang masih dibutuhkan bekerja pada Pemkab Mimika antara lain, tenaga guru yang bekerja pada TK, SD, SMP di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika.

Tenaga medis yang telah bekerja pada RSUD dan Puskesmas di Lingkup Pemkab Mimika.

Petugas pemungut pajak dan retribusi daerah yang telah bekerja di lingkup Pemkab Mimika.

Kedua, segera membuat laporan kebutuhan tenaga honorer sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing organisasi perangkat daerah dan disampaikan kepada Bupati Mimika melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.

Ketiga, pembayaran gaji, TPP dan uang makan tenaga honorer yang dikelola oleh masing-masing OPD akan dikembalikan atau dipusatkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.

Keempat, tenaga honorer selain tenaga guru, tenaga medis, petugas pemungut pajak dan retribusi daerah agar segera dibebaskan sementara dari tugas dan surat keputusan Bupati Mimika, Surat Keputusan Pimpinan OPD tentang pengangkatan tenaga honorer dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021.

Sementara itu Wakil Bupati Mimika John Rettob saat dikonfirmasi Salam Papua terkait surat tersebut via pesan WhatsApp, mengomentari singkat terkait hal itu.

“Tanyakan saja sama Bupati, Sekda dan Kepala BKPSDM,” balasnya singkat. (YOSEFINA)


*Judul berita ini mengalami perubahan oleh Redaksi

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar