Kadis Pendidikan Mimika: Pembangunan Kantor Dinas Baru Sudah Sesuai Aturan

Bagikan Bagikan
Kadis Pendidikan Mimika, Jenny O. Usmani (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Jenny Ohestina Usmani mengaku Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika sudah mempunyai perencanaan pembangunan Kantor Dinas yang baru sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini.

Hal ini disampaikan mantan Pj Sekda Mimika tersebut kepada Salam Papua di SMP Negeri 2 Timika, Rabu (26/5/2021).

Dia mengatakan, tidak ada gedung yang akan menjadi mubazir karena rencana pembangunan kantor tersebut.

“Perencanaan pembangunan yang akan dilakukan ini sudah melalui tahapan-tahapan dan proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini, perencanaan sekarang ada di Bappeda. Gedung pemerintahan yang akan dibangun ini tidak akan membuat gedung lain terbengkalai. Tidak ada yang mubazir, karena gedung yang ada di Sentra Pemerintahan itu sekarang sudah digunakan oleh Dinas Pelayanan Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu,” kata Jenny.

Diungkapkan, gedung pemerintahan dibangun karena ada perencanaan, kegunaan dan tujuannya. Dinas pendidikan sesuai dengan urusannya memberikan lanyanan kepada guru-guru dan siswa yang membutuhkan, jadi dibutuhkan ruang yang memadai.

“Saya tidak tahu dengan kantor lain tapi beberapa waktu lalu kami di Dinas Pendidikan sudah dievaluasi oleh Ombudsman dari Jayapura. Ada kuesioner-kuesioner yang mereka bawa untuk kami isi dan itu harus dilengkapi kalau kita mau melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat, agar mereka mendapat kenyamanan dalam pelayanan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, sebagai kepala dinas dengan adanya pemeriksaan dan arahan dari Ombudsman, dirinya melapor kepada Bupati Mimika bahwa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat harus ada ruang tunggu yang memadai dan toilet.

“Jangan sampai guru-guru butuh pelayanan administrasi, anak-anak butuh legalisir dan mereka datang ditemani orangtuanya serta itu terjadi secara bersamaan, mereka pasti butuh tempat duduk di ruang tunggu, mereka pasti butuh toilet. Pegawai juga perlu tempat yang nyaman untuk bisa memberikan pelayanan,” ujarnya.

Menurut dia, pengawas dan pegawai di Dinas Pendidikan juga perlu memiliki ruangan, sebab sebelumnya di Kantor Pusat Pemerintahan pegawai dan pengawas tidak memiliki ruangan, hanya ruangan yang disekat.

Dinas Pendidikan juga memiliki dokumen arsip yang sangat banyak sehingga membutuhkan gedung yang memadai untuk hal tersebut.

“Atas dasar kebutuhan-kebutuhan ini kami sampaikan ke Pak Bupati untuk dibangun kantor baru. Ini bukan semata-mata untuk proyek tapi karena pemerintah punya standar-standar yang harus dipenuhi,” tegas Jenny.

Untuk itu pihak yang ingin memberikan tanggapan terkait rencana pembangunan Kantor Dinas Pendidikan ini, ia berharap memberikan penilaian yang obyektif.

“Jadi memberikan penilaian sesuai dengan apa yang benar-benar dipahami, obyektif. Betul di masa pandemi ini kita memang kerja shift, tapi jika dibutuhkan untuk urusan penting semua pegawai harus masuk dibutuhkan ruangan yang memadai agar pegawai bisa nyaman dalam memberi pelayanan. Pembangunan kantor baru ini juga bukan hanya untuk Dinas Pendidikan tapi beberapa OPD yang layanannya besar,” katanya.

Ia menambahkan, gedung Kantor Dinas Pendidikan akan dibangun di lahan seluas 100x95 meter persegi.

Lokasi pembangunan tersebut di Jalan Poros SP2-SP5 tepatnya di samping venue biliard.

“Kita sudah timbun menggunakan anggaran yang dibahas 2019 lalu sebesar Rp 3 miliar. Pembangunan nanti dilanjutkan tahun 2022,” pungkasnya. (YOSEFINA)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar