Keberadaannya Dinilai Hanya Modus, Lemasmos Minta PT PAL Ditutup

Bagikan Bagikan

Foto Bersama Majelis Rakyat Papua, Lemasmos, dan perwakilan Lembaga adat di Mimika, Tokoh Masyarakat serta Pemerintah setempat (Foto:SAPA/Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA) - Masyarakat pemilik hak ulayat dalam hal ini Lembaga Masyarakat Adat Moni Selatan (Lemasmos) meminta agar pemerintah dan Majelis Rakyat Papua mengkaji ulang hak guna usaha (HGU) PT. Puspa Anggro Lestari (PAL) yang berlokasi di jalan Trans Nabire, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika- Papua.

Hal tersebut disampaikan Ketua Lemasmos, Jerry Diwitau, dalam rapat koordinasi Pokja adat dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT. PAL serta masyarakat Lemasmos terkait tanah hak ulayat yang digunakan PT PAL selama 17 tahun, yang difasilitasi oleh Mejelis Rakyat Papua (MRP). Rapat koordinasi ini dilaksanakan di Hotel Horison Diana Timika, Senin (3/5/2021).

Jerry meminta agar pihak PT PAL menghormati hak-hak pemilik ulayat setempat dan meminta agar  PT PAL memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kekayaan alam yang bernilai ekonomis di area perkebunan yang telah dirusaki dan diambil seperti beberapa jenis kayu yang bernilai ekonomis.

"Sejak awal berdirinya PT. PAL belum ada pembicaraan yang terbuka dan profesional antara pihak perusahaan sawit dan pemilik hak ulayat. Selama ini kesepakatan yang terjadi pihak PT PAL dan beberapa orang saja dan itu tidaklah representatif dan mewakili lembaga adat pemilik hak ulayat, " ungkap Jerry.

Jerry menjelaskan, sejak awal berdiri PT PAL menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, namun janji itu tidak pernah diwujudnyatakan.

Dia menilai pembangunan kebun kepala sawit merupakan modus atau bagian dari cara perusahaan untuk mengambil kayu milik masyarakat yang bernilai ekonomis yang menguntungkan pihak perusahaan.

Masyarakat juga menyayangkan, hal tersebut juga seakan dibiarkan oleh pemerintah yang jelas-jelas mengetahui hal tersebut.

Pihaknya berharap pemerintah tidak tutup mata dengan persoalan ini, bahkan masyarakat meminta agar pemerintah segera mencabut izin usaha agar PT PAL tidak lagi beroperasi,  sebab masyarakat kuatir jika perusahaan itu terus beroperasi dan memperluas area kebun sawit, bukan saja masyarakat yang dirugikan, melainkan hutan-hutan juga akan bernasib demikian.

Jerry juga menyayangkan perusahaan yang berdiri sudah puluhan tahun itu hingga saat ini belum memiliki pabrik pengolahan.

"Selama ini hasil dari kepala sawit tidak bisa diproduksi karena tidak ada pabrik dan beberapa kali hasil panen selalu dikuburkan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mimika, Alice Wanma juga mengungkapkan bahwa sejak awal berdirinya perusahan sawit tersebut seharusnya sudah ada pabriknya, namun hingga kini pabrik tersebut tidak pernah ada.

"Pemerintah Kabupaten Mimika juga tentu berharap perusahaan itu memiliki pabrik pengolahannya. Tidak hanya itu, pemerintah juga berharap perusahaan itu dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat dengan membangun koperasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," tutur Alice.

Wakil Ketua Tim Pokja Adat, Yehuda Dabi mengatakan, atas dasar itu pihaknya datang bersama dengan beberapa anggota lainnya untuk mendengar aspirasi dan menjadi fasilitator memediasi antara masyarakat adat, Pemerintah Daerah Mimika dan PT PAL terkait dengan tanah adat Masyarakat Moni Selatan.

"Jadi kami khusus memfasilitasi saja antara tiga pihak itu, tetapi hari ini kami kecewa karena pihak PT PAL tidak ada yang hadir," tutur Yehuda.

Setelah melakukan RDP, Yehuda mengatakan masyarakat adat ingin agar izin operasi PT PAL dicabut.

"Kemarin izin sudah dicabut oleh Bupati Mimika, tetapi masih beroperasi (setelah menang dalam pengadilan) jadi kami akhirnya datang dan sepakat agar izin PT PAL akan kami cabut secara lisan kalau tertulis, kan sudah dilakukan Bupati," ungkapnya.

Dirinya pun mempertanyakan keputusan pengadilan mengembalikan izin operasi tersebut.

"Atas dasar apa pengadilan mengembalikan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut? Harusnya itu ada surat pelepasan tanah adat, kalau tidak ada, maka atas dasar apa pengadilan memenangkan? Itu tidak masuk logika sama sekali," tegasnya.

Setelah melihat persoalan yang dihadapi, pihaknya pun berencana melakukan proses hukum adat, guna menyelesaikan persoalan tersebut.

"Hak-hak masyarakat pun tidak terpenuhi sampai dengan sekarang ini, maka MRP dengan tegas tidak menyetujui dengan beroperasinya PT PAL," imbuhnya.

Yehuda mengaku Tim Pokja Adat juga sudah turun ke lapangan, dan sejauh ini PT PAL telah mengelola seluas 15.000 hektare tanah.

"Jadi kami lakukan pertemuan ini setelah melakukan kunjungan itu. Hasil pertemuan ini masih menunggu, tapi apapun putusan nantinya PT PAL harus mengikuti, karena kami mengambilnya dengan cara adat," paparnya.

Ia menambahkan, jika pihak PT PAL ingin melayangkan protes maka bisa melakukan hal tersebut kepada Majelis Rakyat Papua. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar