KKB Jadi Teroris, Ini Permintaan Komnas HAM Papua Kepada Kapolri dan Panglima TNI Saat ke Timika

Bagikan Bagikan

Suasana usai rapat tertutup dengan Kapolri dan Panglima TNI di RPH Timika (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Pasca ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Kelompok Teroris, Komnas HAM Papua meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI agar dalam menangani persoalan KKB ini harus mempertimbangkan penegakan hukum dan menghormati prinsip HAM.

“Dua hal ini harus dipertimbangkan agar tidak menimbulkan problem baru di tengah masyarakat. Komnas HAM memberikan catatan terkait dengan label Teroris kepada KKB oleh negara. Sebenarnya organisasi yang dahulu pernah disebut sebagai TPN-OPM dan kemudian berubah nama menjadi KKB telah ada sejak lama dan kemudian diberi label sebagai teroris,” ungkap Ketua Komnas HAM Papua, Frits Bernard R,S.Sos,SH usai melakukan pertemuan tertutup bersama Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto di Rimba Papua Hotel (RPH) Timika sekitar pukul 17.28 WIT, Jumat (7/5/2021).

Frits menjelaskan, Komnasham mempunyai mandat dalam UU, misalnya sebagai fungsi mediasi dan pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah kelompok itu. Tentunya dalam pandangan mereka bermacam-macam, tetapi Komnasham sudah melakukan upaya pemahaman.

Ia pun menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kapolri dan Panglima TNI, karena telah menyanggupi dua hal yaitu komitmen penegakan hukum dengan tetap menghormati HAM serta akan berusaha menata pola komunikasi di antara satuan-satuan, baik Kogabwilham, Kodam dan Polda, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan pada operasi di setiap kesatuan yang ada.

Selain itu Komnasham meminta TNI-Polri untuk menata pola komunikasi di antara satuan-satuan yang kemudian ditugaskan pasca penetapan KKB menjadi kelompok Teroris. Namun, yang paling penting adalah agar operasi penegakan hukum harus diadakan operasi kemanusiaan.

“Setiap satuan yang dikirim untuk ditugaskan ke Papua jangan langsung dikirim ke Nduga atau Puncak dan Puncak Jaya. Paling tidak singgah di Timika dan mendapatkan pembekalan tentang kultur dan pola kebudayaan yang ada di sana. Supaya ketika melihat orang pegang parang atau panah, itu tidak menjadi suatu ancaman dan langsung bertindak,” katanya.

Intinya Komnasham meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI agar mengutamakan pendekatan hukum, bukan pendekatan operasi.

“Pendekatan hukum itu jauh lebih penting, karena tindakan-tindakannya terukur,” ujarnya.

Sedangkan Pemprov Papua melalui Sekda Dance Y. Flassy yang juga ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa Pemprov Papua meminta agar desk Papua yang ada di Polhukam segera diaktifkan agar bisa melakukan deteksi dini terkait isu-isu dan informasi miring yang merusak keutuhan negara.

Dance juga mengatakan bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait pertikaian yang terjadi di Kabupaten Puncak.

“Pertikaian tersebut pun telah ditangani oleh negara. Intinya negara akan selalu hadir di Provinsi atau Kabupaten yang memang selalu ada gangguan,”  kata Dance.

Rencananya dalam waktu dekat ini bisa menyelesaikan semuanya. Sebab, khususnya Pemerintah Provinsi Papua akan melaksanakan beberapa agenda, baik pelantikan Bupati, pengisian kursi pergantian antara waktu di MRP, DPRP, Kursi Otsus dan yang lainnya.

Pemprov Papua selalu mengikuti arahan dari pusat, dalam hal ini TNI dan Polri. Sebab, apa yang ditetapkan dari pusat akan tetap dilaksanakan di Provinsi, sehingga diharapkan agar Forkopimda di Papua terus membangun sinergitas dalam menjaga keutuhan NKRI.

“Untuk menjaga keutuhan NKRI tentunya perlu adanya keterlibatan semua komponen se-nusantara,” ujarnya.

Pantauan Salam Papua, pada rapat tertutup ini juga dihadiri oleh Kapolda Papua, Irjen Pol. Irjen Mathius D Fakhiri, Kapolres Mimika, AKBP I G Era Adhinata, Dandim 1710/Mimika, Letkol INF. Yoga Cahya Prasetya beserta jajarannya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar