KMDT Bersama TNI-Polri Ikut Usut Penebangan Hutan Lindung

Bagikan Bagikan
St Edison Manurung,SH.,MM (Foto:Istimewa)

SAPA (TIMIKA) - Dewan Pimpinan Pusat Komite Masyarakat Danau Toba (DPP-KMDT) telah membahas secara virtual kerusakan lingkungan di sekitar Danau Toba khususnya terjadinya banjir bandang di Desa Sibaganding Parapat dalam sebuah diskusi, tanggal 14 Mei lalu.

Ketua DPP KMDT St Edison Manurung SH MM, Senin (18/5/2021) dalam rilisnya mengatakan, diskusi tersebut mengundang dewan Prof DR Sihol Situngkir pakar KMDT dan yang lainnya sebagai pembicara yakni Prof Dr Binari Manurung Ketua Dewan Pakar KMDT DPW Prov Sumut, Kadis Kehutanan Prov Sumut Ir Heryanto MSi dan tokoh masyarakat Maraden Sinaga.

Prof Dr Binari menyampaikan, kajian ilmiah tentang penyebab banjir secara umum dan banjir bandang di Parapat dan Desa sibaganding secara khusus. Ia menyampaikan, apabila terdapat keseimbangan antara daerah aliran sungai (DAS) dan daerah tangkapan air (DTA) maka tidak akan terjadi banjir. Banjir terjadi disebabkan beberapa faktor antara lain tingginya curah hujan, intensitas hujan, tutupan lahan, jenis tanah, kemiringan lereng, tekstur tanah.

Sebagai contoh bila tutupan lahan tidak lagi tersedia karena kerusakan atau penghilangan seperti hutan gundul maka aliran air kesungai (run off) menjadi 85% dibandingkan dengan bila hutannya lebat maka aliran air ke sungai hanya 50%.  Begitu juga penduduk yang berada di kemiringan lereng, seharusnya untuk kemiringan lereng di atas 40% maka tidak boleh lagi ada pemukiman di sana. Oleh karena itu dia menyarankan perlu dilakukan penataan kembali tata ruang lahan di kawasan sekitar Danau Toba untuk menghilangkan kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Peserta diskusi mengapresiasi masukan dari narasumber khususnya dalam kajian ilmiah oleh Prof Dr Binari Manurung tentang terjadinya banjir karena keterangan ini sangat mendasari langkah-langkah untuk mengatasinya. Umumnya peserta diskusi sangat setuju dilakukannya penataan ulang tentang tata ruang dan tata guna lahan sehingga tidak terjadi pengalihan lahan hutan lindung menjadi pemukiman maupun areal penggunaan lain (APL) yang menyebabkan daya tampung air oleh tanah di daerah aliran sungai tidak mampu lagi menahan air.  Perlu dilakukan investigasi lebih lanjut tentang penyebab kerusakan di hulu sungai yang mengalir ke Parapat dan Desa Sibaganding, Soal apakah karena adanya penambangan batu liar, penebangan hutan yang sangat masif oleh kegiatan masyarakat ataupun pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan).

Pemerintah diharapkan bisa lebih tegas dalam  mengeluarkan izin maupun mengawasi kegiatan oleh pemegang izin bahkan diharapkan masyarakat pun harus ikut dalam melakukan pengawasan. Peserta diskusi juga menyadari bahwa dampak banjir bukan hanya terhadap korban banjir di lokasi tertentu tetapi juga dapat sampai ke Danau Toba itu sendiri yang akan mengancam keberlanjutan Danau Toba sebagai destinasi wisata mendunia. 

Untuk maksud tersebut peserta diskusi juga merekomendasikan agar KMDT dapat mengambil peran dengan membuat tim kerja melibatkan Gubsu, Kapolda, Pandam BB I dan Para Buoati Se-Kawasan Danau Toba yang akan melakukan kajian lebih lanjut berdasarkan fakta di lapangan serta menyampaikannya kepada pemerintah pusat, Presiden Jokowi maupun daerah untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut. 

Merespon usulan ini maka telah disepakati Tim Kerja akan dibentuk di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal DPP KMDT, Ketua Bidang  SDA dan Lingkungan Hidup DPP KMDT dan Ketua Dewan Pakar DPW KMDT Sumut.

Selanjutnya Edison Manurung menegaskan bahwa KMDT bersama Presiden Joko Widodo sepakat bahwa pembangunan kawasan Danau Toba adalah super prioritas. Untuk itu, tidak boleh ada penebangan pohon dan penambangan batu dan Galian C penebangan kayu liar karena mengakibatkan malapetaka yakni banjir bandang dan tanah longsor.

“KMDT ikut bersama-sama TNI-Polri menjaga kawasan hutan lindung dan mengusut pelaku penebangan hutan lindung dan penambangan batu ilegal. Jika pelakunya terungkap, selain dihukum secara pidana, pelaku juga harus mengganti rugi kerusakan lingkungan akibat kejahatan tersebut ujar Mantan Ketua DPP KMDT,” katanya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar