Pro-Kontra Potongan ADD 133 Kampung di Mimika Tahun 2021 Capai Rp 7,98 Miliar Untuk Biaya Sosialisasi

Bagikan Bagikan

SAPA (TIMIKA)Sejumlah aparat kampung dan kepala kampung pro-kontra terkait adanya potongan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 mencapai total sebesar Rp 60 juta per-kampung dari 133 kampung di Kabupaten Mimika sebagai dana pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam tahun ini yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika, sehingga jika ditotal menjadi sebesar Rp 7.980.000.000 atau Rp 7,98 Miliar.

Kepala Kampung Mawokau Jaya, Edwin Rafra ketika dikonfirmasi Salam Papua, Sabtu (1/5/2021) mengatakan, sebelumnya pihak DPMK Mimika mengumpulkan semua kepala kampung untuk menyampaikan bahwa ada pemotongan tahun ini sebesar Rp 60 juta. Pemotongan dilakukan selama 3 triwulan, setiap triwulan dipotong Rp 20juta.

“Iya benar, kalau tidak salah (pertemuan kepala kampung dengan DPMK) tanggal 23 atau 24 Maret,” kata Edwin kepada Salam Papua via pesan WhatsApp, Sabtu malam (1/5/2021).

Ia menjelaskan sebagian kepala kampung merasa keberatan dengan hal itu karena tidak dibuka ruang diskusi saat pertemuan.

“Yang menjadi keberatan dari teman-teman sesama Kepala kampung waktu pertemuan itu, kenapa tidak dibuka ruang diskusi agar pemotongan dana ini jangan sampai sebesar itu,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, pemotongan langsung dilakukan di Bank Papua saat pencairan ADD tersebut.

“Pemotongan ADD langsung dilakukan di Bank saat pencairan, sehingga sisa dari pencairan ADD itu saja yang diterima oleh kepala-kepala kampung dan bendahara,” ungkapnya.

Pada saat pertemuan tidak ada ruang diskusi sehingga kepala-kepala kampung berpikir akan dilakukan pertemuan ulang, namun ternyata tidak ada, justru pihaknya mendapat informasi terjadi pemotongan saat pencairan tahap pertama.

“Karena waktu itu tidak ada penyampaian dan tidak ada ruang diskusi sehingga kami berpikir akan dilakukan pertemuan ulang, dan kami tidak mendapat informasi kalau nanti terjadi pemotongan saat pencairan ADD tahap 1 ini,” katanya.

Namun saat kegiatan Sosialisasi Keuangan Desa dan Pelatihan Sistem Keuangan Desa tahun 2021 di Hotel Horison Ultima Timika, Senin (26/3/2021), pihaknya mendapat informasi kalau kegiatan dan pemotongan itu terkait Perbup Mimika.

“Tapi waktu kegiatan di Hotel Horison kami dapat informasi kalau kegiatan dan pemotongan itu terkait dengan Perbup Mimika, dan kami juga belum dapat salinan dari Perbup tersebut. Seharusnya sebelum dilakukan pemotongan dinas terkait dalam hal ini DPMK mestinya melakukan sosialisasi/diskusi dengan Kepala-kepala kampung,” ujarnya.

Dia mengaku, pemotongan masih akan dilakukan lagi pada triwulan kedua dan ketiga, dengan nilai pemotongan setiap triwulan Rp 20juta.

“Iya, karena masih ada dua kegiatan lagi yang nilai pemotongannya sama,” tutur dia.

Pemotongan ADD ini pun berdampak pada program kegiatan kampung.

“Iya sebenarnya berdampak juga,” kata dia. 

Sementara salah seorang kepala kampung lainnya yang meminta nama dan kampungnya dirahasiakan kepada Salam Papua via WhatsApp mengeluhkan hal yang sama.

“Potongan Rp 20 juta itu betul diambil triwulan pertama oleh dinas, dan pemotongan akan berlanjut sampai tiga kali kegiatan. Setiap kegiatan potongan Rp 20 juta, jadi kalau tiga kali kegiatan berarti Rp 60juta tiap kampung,” ujarnya. 

Ia mengatakan, memang sebelum pemotongan sudah disampaikan kepada kepala kampung terkait hal itu. Hanya saja saat kepala kampung menyampaikan kepada aparat kampung, hampir semua aparat kampung tersebut menolak pemotongan itu. Namun kepala kampung terpaksa menyetujuinya karena takut dipersulit saat pencairan.

“Itu sudah diberitahukan kepada masing-masing kepala kampung dan kepala kampung sudah menyampaikan kepada aparat kampung, tapi kami menolak namun semua kepala kampung dengan terpaksa menyetujui pemotongan itu dikarenakan takut akan dipersulit dalam proses pencairan ke depannya,” ungkapnya.

Pada Desember tahun 2020 lalu dilakukan juga pemotongan Rp 10juta untuk dana triwulan ke empat, namun tidak ada penjelasan dari DPMK terkait peruntukan dari pemotongan tersebut.

“Pemotongan tahun 2020 Rp 10 juta dari dinas, namun ketika setiap kepala kampung memberikan kwitansi pemotongan yang harus ditandatangani oleh dinas malah dinas tidak mau tandatangan kwitansi itu dan pemotongannya tidak tahu untuk apa,” katanya.

Banyak terjadi pemotongan dari kampung karena sejumlah instansi meminta biaya untuk berbagai kegiatan.

“Sekarang dana kampung dari berbagai instansi meminta biaya untuk kegiatan mereka terutama tentang pendataan, pemuktahiran data semua dibebankan ke kampung. Kalau semua kami ikuti kapan kampung kami bisa maju?” katanya.

Menurut dia, pemotongan-pemotongan yang dilakukan pada dana kampung itu membuat program-program kampung menjadi tidak jelas dalam pelaksanaannya.

“Dana kampung habis untuk kegiatan yang tidak jelas. Setiap kampung perlu pembangunan dari pemulihan ekonomi, infrastruktur dan pembangunan yang lainnya. Jadi kapan kampung bisa menjalankan roda pemerintahan sesuai visi-misi kepala kampung kalau dana kampung tinggal di pangkas terus menerus,” ujarnya.

Karena pelaksanaan program kampung tidak jelas sehingga aparat kampung pun sering diprotes warga.

“Kami jadi hinaan buat masyarakat yang selalu mengeluh dengan kinerja kami selaku pemerintahan terkecil di kampung. Warga tahunya kami yang tidak benar,” tuturnya.

Ia pun mengkritisi kegiatan Sosialisasi Keuangan Desa dan Pelatihan Sistem Keuangan Desa tahun 2021 di Hotel Horison Ultima Timika, Senin (26/4/2021) sampai Sabtu (1/5/2021) itu.

Menurutnya, kegiatan itu tidak terlalu bermanfaat karena operator yang dilatih sudah menguasai pekerjaannya.

“Dan kegiatan di Horison itu tidak ada manfaatnya karena kegiatan itu tidak terlalu berguna untuk operator kampung, dan selama ini oprator tak pernah mengeluh dan lancar-lancar saja. Terkecuali jika kampung mengganti oprator boleh ikut pelatihan seperti di Horison. Ini operator kami semua sudah ‘di luar kepala’ (materi yang disampaikan), apalagi yang mau diajar tentang pembuatan laporan kegiatan,” katanya.

Di samping itu, itu Ketua Forum Kepala-kepala Kampung dan Perangkat (FK3P) Kabupaten Mimika, Elias Mirip ketika dikonfirmasi Minggu pagi (2/5/2021), mengatakan bahwa saat pertemuan kepala-kepala kampung dengan DPMK Mimika, memang saat pertemuan itu banyak kepala kampung yang menolak pemotongan Rp 60 juta tersebut namun pada akhirnya setuju juga.

“Sudah sepakat untuk tiga kali kegiatan, triwulan pertama sosialisasi keuangan desa, triwulan kedua sosialisasi tentang kenaikan iuran BPJS dan pemotongan triwulan ketiga untuk sosialisasi mengenai pemotongan pajak,” kata Elias.

Namun terkait pemotongan itu, Elias enggan memberi tanggapan lebih jauh. Ia hanya mengatakan kalau ada kepala kampung yang keberatan seharusnya protes saat pertemuan.

“Tanya saja kepada kepala kampung yang protes jangan tanya saya. Kalau ada kepala kampung yang mau protes, protes dari waktu itu. Setelah kita ikut kegiataan kalau kita persoalkan itu kurang baik. Kegiatan itu juga baik untuk kepala kampung dan operator yang  baru. Kami dari Kampung Mandiri Jaya itu masuk dalam gelombang pertama, jadi kami masuk hotel sejak hari Minggu (25/4/2021). Kami peserta kegiatan dibagi tiga gelombang,” ujarnya.

Menyusul Sekretaris FK3P Kabupaten Mimika, Ratam Sutoro mengatakan bahwa kegiatan itu penting dilakukan untuk kepentingan kepala kampung dan aparatnya.

“Memang ada sebagian yang setuju dan ada yang tidak setuju, tapi faktanya semua kepala kampung bersama Sekretaris, operator dan bendahara pada ikut (turut hadir, Red). Kegiatan ini sangat penting agar pengelolaan keuangan di kampung berjalan dengan baik. Dan seharusnya peserta banyak bertanya dalam kegiatan itu supaya tidak ada lagi persoalan ke depan dalam pengolaan keuangan desa,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Salam Papua, Kepala Kampung Diloa 2 Distrik Jila Mimika, Simon Deikme mengaku resah adanya pemotongan ADD sebesar Rp 20 juta per-triwulan.

“Yang triwulan pertama sudah dipotong Rp 20 juta untuk kegiatan pelatihan operator masing-masing kampung. Nanti triwulan kedua dan ketiga juga akan dipotong, berarti selama satu tahun dipotong sebanyak Rp 60 juta,” ujarnya saat mengikuti pelatihan di salah satu hotel di Timika, Kamis (29/1/2021).

Secara pribadi ia tidak menerima adanya pemotongan tersebut, akan tetapi lantaran dikatakan bahwa sudah ada kebijakan Bupati, maka terpaksa ia pun mengikuti pelatihan bersama empat orang stafnya. Sebelumnya, dari 133 kampung juga telah menolak langsung di DPMK terkait adanya pemotongan ini, mengingat setiap kepala kampung yang akan menjadi bulan bulanan masyarakat. (YOSEFINA)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Pemotongan anggaran harus sesuai dengan perencanaan kampung.
    Jika tidak ada maka, akan berdampak luas terhadap pembangunan masyarakat kampung terutama daerah2 pedalaman yg jangkauan transportasi.

    BalasHapus