Sekda Mimika Tegaskan Rp 60 Juta dari ADD Itu Bukan Pemotongan Melainkan Kesepakatan Bersama

Bagikan Bagikan

Sekda Mimika, Michael R. Gomar (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael R. Gomar mengungkapkan, pengalokasian anggaran dari alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 60 juta dari setiap kampung di Kabupaten Mimika untuk kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas aparat kampung itu berdasarkan kesepakatan bersama.

Dia menegaskan, pengalokasian anggaran senilai Rp 60 juta tersebut bukanlah pemotongan melainkan atas kesepakatan bersama dari para kepala kampung untuk peningkatan kapasitas aparatur kampung yang terbagi dalam 3 kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DMPK) Kabupaten Mimika sebagai pembina program.

Kegiatan Peningkatan kapasitas aparatur kampung juga telah dianggarkan dalam APB Kampung melalui ADD sebesar Rp 60 juta per-kampung.

“Ini sudah disepakati oleh aparatur kampung, Bamuskam, tokoh-tokoh dan difasilitasi oleh forum komunikasi kampung sehingga disepakati untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 60 juta yang diprogramkan dalam APB Kampung untuk melaksanakan sosialisasi peningkatan kualitas aparatur kampung,” tuturnya.

Mantan Kepala Dinas PMK itu menerangkan, kesepakatan bersama ini didukung oleh Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, UU Desa nomor 6 tahun 2014, peraturan Bupati nomor 10 tahun 2021 tentang tata cara pengalokasian dana desa, surat edaran Bupati Mimika nomor 120 tahun 2021 dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa, dan regulasi terkait anggaran dan belanja kampung tahun anggaran 2021.

“Jadi untuk Rp 20 juta awal itu untuk sosialisasi tahap pertama tentang sosialisasi pengelolaan keuangan desa dan sistem keuangan desa yang sudah dilaksanakan di hotel horison, dengan narasumber dari BPKP Papua, P3MD, Kejaksaan Negeri Mimika, Polres Mimika serta DPMK,’ ujarnya.

Sosialisasi tahap kedua akan dilaksanakan pada triwulan kedua. Ia menjelaskan, sosialisasi tahap kedua terkait pemanfaatan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan.

“Jadi, semua aparatur kampung terakomodir dalam BPJS ketenagakerjaan, sehingga memberikan jaminan kepada aparatur kampung, dan ketika mereka mendapatkan kecelakaan pada saat kerja bahkan kematian, aparatur kampung akan dijamin oleh BPJS ketenagakerjaan, begitu pula dengan BPJS kesehatan dan itu semua telah dialokasikan dalam ADD,” ungkapnya.

Sementara itu, sosialisasi pada triwulan ketiga adalah tentang perhitungan pembayaran pajak dari dana desa dan ADD.

Michael menjelaskan, masih banyak aparatur kampung yang belum memahami baik terkait pembayaran pajak sehingga mereka harus dibekali yakni dengan melakukan sosialisasi.

Tambahnya, sosialisasi ini tidak mungkin dilakukan secara terpisah, sebab untuk sosialisasi harus butuh narasumber yang berkompeten, dan tidak mungkin pula narasumber harus melakukan sosialisasi kepada setiap kampung apalagi yang ada di pelosok, sehingga DPMK sebagai pembina program membantu memfasilitasi dan mengkoordinasi dengan narasumber untuk melakukan sosialisasi.

“Kami harap ini tidak lagi menjadi polemik, tetapi ini telah menjadi kesepakatan pihak kampung untuk meningkatkan kapasitas kampung, sehingga aparat kampung dapat memberikan pelayanan yang transparan untuk membangun Kampung dan masyarakat yang lebih baik,” terangnya. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar