Setelah Lebaran Pemkab Mimika Akan Ambil Langkah Tegas Bagi Tenaga Honorer

Bagikan Bagikan
Ilustrasi tenaga honorer di Kabupaten Mimika (Dok:SAPA)

SAPA (TIMIKA) –Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Michael R. Gomar mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Mimika akan mengambil langkah tegas terhadap honorer yang tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Michael mengatakan, terhadap kinerja honorer akan diawasi secara berkala oleh Tim Penegakan dan Pengawasan Disiplin Apartur Sipil Negara (TP2D ASN) Kabupaten Mimika.

Dia mengaku, TP2D akan berkoordinasi dengan para pimpinan OPD untuk melakukan pengawasan serta melakukan penegakkan disiplin tehadap 3917 pegawai harian tidak tetap yang tersebar di semua OPD, Distrik dan juga Kelurahan.

“Setelah lebaran, kami akan memberikan kesempatan kepada pimpinan OPD untuk melakukan asesmen tehadap honorer yang ada di setiap OPD berdasarkan kebutuhan yang ada di OPD. Apabila honorer dinilai tidak efektif dalam bekerja dan tidak memberikan kontribusi yang positif kepada OPD maka kita akan berikan kewenangan penuh kepada pimpinan OPD untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap yang bersangkutan,” terang Michael.

Selanjutnya pemutusan hubungan kerja ini akan disampaikan kepada tim TP2D untuk seterusnya disampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Bupati Mimika selaku pembina kepegawaian.

Michael menerangkan, pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai harian tidak tetap ini untuk mengefektifkan pelayanan serta menunjang kinerja di setiap OPD. Ini agar tidak terjadi penumpukan honorer pada setiap OPD tanpa analisis beban kerja dan analisis jabatan yang jelas di dalam sebuah organisasi.

“Kita berharap pimpinan OPD tidak memandang dari sisi keluarga atau nepotisme, namun jika mereka tidak bisa memberikan kontribusi yang positif dan menunjukan kinerja yang baik, maka pimpinan OPD, Kepala Distrik dan Kelurahan dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja kepada pimpinan melalui tim TP2D, dan kita berharap setelah lebaran ini sudah ada usulan dari para pimpinan OPD untuk nantinya dicross check oleh tim dengan melihat kembali hasil uji kompotensi yang telah dilaksanakan pada awal tahun 2021,” terangnya.

Sementara terhadap honorer yang diangkat berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati, Michael sampaikan bahwa tim juga akan melihat kembali dengan melakukan verifikasi. Dia juga menegaskan bahwa honorer yang memiliki SK Bupati bukan harga mati bagi seorang honorer, namun jika tidak menunjukkan kinerja yang baik, pimpinan OPD juga dapat merekomendasikan kepada pimpinan untuk dikeluarkan surat pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar