Tahun 2021 Pemkab Mimika Mulai Tarik Retribusi Kapal Ikan

Bagikan Bagikan
Kapal ikan di Poumako Mimika (Dok:SAPA)

SAPA (TIMIKA) - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, Lientje Siwabessy mengatakan, mulai tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Mimika mulai menarik pajak atau retribusi kepada setiap kapal yang berlabu dan mencari ikan di perairan Timika yang berjumlah kurang lebih 300 kapal ikan.

Lientje mengatakan penarikan retribusi kapal tersebut telah tertuang di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mimika nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Mimika nomor 22 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pelabuhan.

“Perda tentang retribusi sudah berjalan tahun ini dan sudah dilakukan sosialisasi kepada para nelayan dan para pemilik kapal baik itu kapal yang berukuran kecil dan kapal yang berukuran besar,” terang Lientje saat ditemui di salah satu Hotel di Timika, Rabu (19/5/2021).

Ia menjelaskan tarif retribusi yang dikenakan kepada setiap kapal ikan tergantung jenis ikan dan volume atau banyaknya ikan. Untuk ikan campur satu kontener tarif yang dikenakan sebesar Rp 300.000.

Menurutnya, tarif atau retribusi yang dikenakan tidak memberatkan para pengusaha ikan. Pemerintah telah memberikan fasilitas dan kemudahan sehingga harus ada feedback atau kontribusi yang diberikan kepada pemerintah.

“Hasil penarikan retribusi sebagai pendapatan asli daerah juga akan digunakan untuk memberdayakan masyarakat, jadi kita harap ini tidak menjadi beban bagi para pengusaha ikan,” tuturnya.

Dia menambahkan, kapal ikan yang berukuran kecil yang setiap hari berdomisili dan mencari ikan di Timika sejauh ini taat akan Peraturan yang berlaku.

“Yang ‘kepala batu’ ini mereka yang punya kapal besar, mereka tidak mau bayar karena mereka sudah membayar retribusi di daerah asalnya, tapi kami sudah tekankan, bagi setiap kapal yang masuk dan mengambil ikan di perairan Timika wajib membayar retribusi, dan bagi  mereka yang bandel kita sudah laporkan hal ini kepada Kementerian  untuk ditindaklanjuti,” terangnya. 

Disamping itu, Dia juga mengungkapkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Mimika hanya mengelola dana Otsus sebesar Rp 500 juta yang diperuntukkan bagi kebutuhan alat tangkap ikan nelayan lokal atau masyarakat asli Papua, termasuk kebutuhan transportasi dan konsumsi.

"Tahun ini kita hanya kelola dan Otsus sebesar Rp 500 juta dan memang beberapa tahun belakangan hanya berkisaran seperti itu saja, bahkan tahun kemarin kita tidak mengelola dana Otsus tersebut karena semua diperuntukkan bagi PON. Dana Otsus tersebut dipakai untuk kebutuhan alat tangkap ikan berupa satu paket mulai dari perahu, mesinnya serta alat tangkap lainnya yang disesuaikan dengan anggaran. Termasuk juga biaya transportasi, karena untuk membawa alat tangkap ke masyarakat di pesisir, kita harus sewa lagi perahu lain untuk ke sana dan juga termasuk konsumsi bagi tim yang bekerja," tutupnya. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar