Hanya 293 CPNS di Mimika yang Ikut Lasar

Bagikan Bagikan
Peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Golongan II dan Golongan III Kabupaten Mimika (Foto:SAPA/ Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Dari 300 kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Mimika, hanya 293 CPNS yang mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Golongan II dan Golongan III yang diselenggarakan oleh  Pemerintah Kabupaten Mimika bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Papua, Senin (21/6/2021).

Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Mimika, Herlina Imbiri mengungkapkan bahwa seharusnya Pelatihan Dasar (Lasar) diikuti 300 CPNS berdasarkan kuota, akan tetapi 4 di antaranya sementara diproses nomor induk kepegawaian (NIK), sedangkan 2 orang meninggal dunia dan satu   mengundurkan diri.

"Setelah Lasar secepatnya kita proses agar segera pengambilan sumpah dan janji untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil  (PNS)," ungkap Herlina.

Sementara itu, Asisten 1 Setda Mimika, Yulius Sasarari dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan pelatihan dasar merupakan syarat bagi CPNS untuk diangkat menjadi PNS.

Pelatihan dasar dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kebangsaan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, selain itu terkait pengetahuan dasar tentang penyelenggaraan pemerintahan bidang tugas serta budaya organisasi, agar PNS mampu melaksanakan tugas pokok sebagai pelayan masyarakat.

"Perlu disadari bahwa untuk membangun pemerintahan yang baik (Good governance) diperlukan SDM aparatur yang profesional, bertanggungjawab serta menjadi teladan bagi masyarakat. Dalam arti, setiap ASN memiliki karakteristik adaptif, berintegritas dan berkinerja tinggi, bersih dan berwibawa serta bebas dari KKN juga harus mampu melayani publik dengan netral, berdedikasi tinggi serta mematuhi nilai- nilai dasar dan kode etik ASN," ujar Yulius.

Menurutnya, beberapa isu dan opini miring yang berkembang di masyarakat terhadap kinerja ASN adalah kualifikasi aparatur yang belum seusai dengan kebutuhan pelayan publik yang kurang optimal.

"Kinerja dan disiplin pegawai yang rendah, pegawai yang bermental buruk serta masalah-masalah lain yang berpangkal pada kualitas sumberdaya. Aparatur isu tersebut harus kita jawab dan kita respon dengan cara mewujudkan aparatur pemerintahan yang bertanggung jawab, bermoral, berperilaku baik, jujur dalam melaksanakan tugas aparatur pemerintahan yang kompetitif yang memiliki kemampuan di bidangnya dan memiliki jiwa yang bersaing secara sehat dan sportif serta aparatur yang profesional yang memiliki pengetahuan keahlian juga keterampilan yang memiliki visi ke depan serta memiliki sikap untuk dapat melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan," tuturnya.

Menghadapi paradigma yang baru, kata Yulius, pemerintah dalam era reformasi perlu adanya upaya dalam menyiasati  tuntutan perubahan struktur maupun kultural, untuk itu pemerintah selalu berupaya terus meningkatkan kinerja yang profesional dalam pengembangan sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, baik Diklat yang bersifat penjenjangan maupun yang teknis, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalme. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar