Honorer yang Sudah Lama Mengabdi dan Rajin Bekerja Seharusnya Tidak Diberhentikan

Bagikan Bagikan

Agus Anggaibak. (Foto-SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA)
– Pemberhentian honorer seharusnya tidak dilakukan untuk semua honorer tapi harus melihat kinerja dan masa kerja. 

Hal ini disampaikan Tokoh Masyarakat Amungme, Agus Anggaibak kepada Salam Papua di Gedung DPRD Mimika belum lama ini. 

“Harus dikaji dulu honorer yang kinerjanya baik, rajin, loyal, jujur dalam bekerja dan masa kerjanya sudah lama misalnya lebih dari lima tahun seharusnya tidak diberhentikan,” kata Agus. 

Ia mengatakan sebenarnya mendukung keputusan Bupati Mimika Eltinus Omaleng hanya saja sebelum melakukan pemberhentian harus melalui kajian. 

“Seharusnya dibentuk tim khusus yang melibatkan orang asli Papua, lebih khususnya lagi orang Amungme Kamoro karena ini daerahnya mereka untuk membuat kajian dan menentukan honorer yang layak dipertahankan dan diberhentikan. Hasil kajian harus disampaikan terbuka agar masyarakat tahu dan honorer juga tahu. Kalau tiba-tiba seperti ini hanya akan menambah angka pengangguran,” ujarnya. 

Ia menyayangkan oang asli Papua, bahkan orang Amungme Kamoro yang sudah lama mengabdi dan bekerja juga diberhentikan dan pemberhentian secara tiba-tiba. “Ini tanah mereka, tidak mungkin mereka pergi cari makan di daerah lain mereka tetap akan ada di tanahnya sampai mati jadi ini harus dipertimbangkan,” ucap Agus. 

Namun menurutnya meskipun honorer itu orang asli Papua bahkan Orang Amungme Kamoro sekalipun jika selama ini tidak bekerja dengan baik  layak diberhentikan. 

“Meskipun dia orang asli Papua ataupun anak Amungme Kamoro dengan masa kerja sudah lama tetapi jika tidak pernah aktif berkantor maka layak diberhentikan,” ujar Agus yang juga merupakan ASN di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Mimika 

Pantauan wartawan media ini, menyusul dikeluarkannya surat Bupati Mimika perihal  pemberhentian honorer pada 31 Mei lalu, kurang lebih 80 honorer di Setwan sudah tidak masuk kantor. 

Hal ini membuat susana di Kantor Setwan tampak sepi karena hanya tersisa 28 PNS. 

Di pos penjagaan keluar dan masuk Gedung DPRD itupun nampak lengang, tidak ada lagi petugas kemanan yang 24 jam menjaga di situ lantaran ikut diberhentikan.

“Tenaga honor selama ini sangat banyak. Kalau tidak salah 80 orang lebih termasuk petugas kemanan dan petugas kebersihan yang lama. Kami kasihan juga dengan kondisi ini, tapi mau bagaimana lagi pemberhentian itu merupakan keputusan pimpinan daerah dan pasti ada alasannya,”ungkap salah seorang ASN di bagian Sekwan yang enggan disebutkan namanya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar