Label Teroris Bagi KKB Berkaitan Dengan Hukum Positif di Indonesia, Berikut Penjelasan Kepala BNPT

Bagikan Bagikan

Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar,M.H (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Papua menjadi tempat yang sangat mungkin masuknya ideologi terorisme bahkan itu sudah terjadi seperti di Kabupaten Merauke.

Sehingga masyarakat diminta untuk mawas diri karena penyebaran ideologi terorisme ini masif, melalui dunia maya, kegiatan face to face mempengaruhi orang lain bergabung pada kelompok-kelompok, yang senantiasa menyalahgunakan teks agama tertentu untuk tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita semua perlu mawas diri. Dalam pencegahan itu, namanya adalah membangun kesiap-siagakan nasional. Jadi masyarakat harus siap, bahwa virus radikalisme itu bisa masuk ke mana-mana, oleh karena itu masyarakat harus waspada. Kita kerja sama dengan aparat dan pemerintah untuk mengantisipasi adanya niat-niat tertentu yang seolah-olah perjuangan atas nama agama, perlu kita antisipasi agar tidak berbuntut pada aksi kekerasan yang merugikan masyarakat kita,” ungkap Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar,M.H didampingi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letnan Jenderal TNI Agus Rohman, S.IP.,M.IP, Sekretaris Umum BNPT, Mayjen TNI Untung Budiharto dan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,S.E,M.H dalam konferensi pers usai kegiatan dialog nasional di Timika, Jumat (11/6/2021).

Ia mengatakan, kegiatan aktivitas rencana aksi terorisme di Merauke sudah lama dipantau oleh aparat dan penangkapan dilakukan pada saat yang tepat.

Aktivitas kegiatan radikal teroris mengarah pada perbuatan terorisme yang terjadi di mana-mana, karena gerakan radikal teroris ini sudah merupakan kegiatan yang terjadi juga di negara-negara lain.

Sehingga sudah diputuskan bahwa ada antisipasi yang perlu dilakukan oleh setiap negara terhadap dampak dari propaganda jaringan teroris internasional, antara lain adalah Alkaidah, ISIS dan Taliban.

“Mereka terus melakukan propaganda di seluruh dunia untuk mencari rekrutan baru. Oleh karena itu deteksi yang kemarin di Merauke itu sebagai bentuk antisipasi agar tidak melakukan aktivitas yang mengarah kepada kekerasan,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut mantan Kapolda Papua ini, BNPT fokus pada upaya pencegahan agar masyarakat Bangsa Indonesia bisa hidup harmonis, penuh toleransi, dan saling hormat menghormati.

“Jadi kami banyak pada tataran di bidang pencegahan dalam kaitan dengan masalah penegakan hukum,” ujarnya.

Sementara untuk pelabelan teroris pada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua karena berkaitan dengan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Boy Rafli, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Terorisme sehingga pelebelan teroris itu berkaitan dengan hukum negara bagi pihak-pihak yang melakukan kekerasan, apalagi menggunakan senjata api.

“Penggunaan senjata api bagi masyarakat sipil itu melanggar hukum yang sangat serius apalagi digunakan untuk menghilangkan nyawa orang lain,” sebutnya.

Dijelaskan, rumusan dalam tindak pidana terorisme melakukan aksi kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berdampak pada menimbulkan ketakukan masyarakat luas dengan menggunakan senjata api dan bahan peledak yang menyebabkan jatuhnya korban.

Untuk penanganannya, sebagaimana yang telah berjalan dalam konteks penegakan hukum ada unsur kepolisian dibantu dari TNI.

“Kalau nanti tertangkap berarti hukum terorisme berlaku. Kalau ada yang bertanya selama ini pakai hukum apa? Kita pakai hukum pidana umum, macam-macam pasalnya. Sekarang kita sudah punya hukum terorisme jadi hukum terorisme yang dipakai,” ungkapnya.

Ia mengatakan, untuk penanganan terorisme tidak akan dibuat Kantor BNPT di Papua maupun di daerah-daerah lain karena ada aparat penegak hukum, ada polisi dibantu unsur TNI.

“Karena ada tugas TNI sifatnya operasi militer selain perang yang diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, unsur perbantuan TNI dalam penanggulangan kejahatan terorisme,” ucapnya.

Kemudian, terkait kunjungannya ke PT. Freeport Indonesia (PTFI) dalam agendanya di Timika sejak kedatangannya pada Rabu (9/4/2021) lalu, ia menjelaskan, kunjungan itu perlu dilakukan karena PTFI merupakan objek vital nasional.

“Salah satu tugas kita juga adalah kegiatan perlindungan di bidang sarana dan prasarana yaitu objek vital nasional, pusat- pusat kegiatan masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan seperti Bandara, terminal, pelabuhan laut, itu bagian area publik yang sangat dimungkinkan terjadi aksi serangan teror,” tuturnya.

Dalam hal ini, lanjut dia, BNPT perlu terus mengupdate, mengasesmen langkah-langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya aksi terorisme di kawasan objek vital ini, sudah dilakukan secara maksimal atau belum.

“Kita ambil langkah ini karena dalam beberapa kurun waktu terakhir kita semua  tahu, bahwa banyak dari karyawan Freeport (PTFI) menjadi sasaran korban penembakan khususnya pada wilayah- wilayah yang menjadi aktivitas bekerjanya pekerja Freeport. Jadi kita update, asesmen apakah ada kecukupan dalam mewujudkan kemanan yang akan dilakukan? Kalau tidak ada, berarti perlu ada masukan-masukan yang lebih baik apakah itu sifatnya personel, termasuk memanfaatkan teknologi dalam antisipasi potensi ancaman di bidang keamanan,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogab Wilhan) III, Letnan Jenderal TNI Agus Rohman,S.IP.,M.IP, mengatakan bahwa dalam hal tugas pokok TNI sejak dulu ada tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pengamanan perbatasan, menjaga kedaulatan negara di perbatasan Papua, Kalimantan serta perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

“TNI diperbantukan kepada kepolisian pada pasukan di daerah-daerah rawan sesuai dengan tugas-tugas pokok TNI,” terang Letjen TNI Agus.

Kemudian dalam rangka pengamanan PON, menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kodam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua, terutama dengan aparat keamanan di Timika.

“Tadi Pak Bupati sudah sampaikan kekuatan pasukan sudah cukup. Kita berharap bisa mengoptimalkan kemanan untuk menjamin pelaksanaan PON XX berjalan aman dan lancar. Kami juga berkoordinasi dengan kontingen tiap-tiap provinsi untuk melibatkan TNI dalam proses pengamanan,” pungkasnya. (YOSEFINA)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar