Masyarakat Tuntut Pembangunan Lapangan Terbang di Hoeya Segera Dituntaskan

Bagikan Bagikan
Proses pembagunan di lapangan terbang d Distrik Hoeya pada tahun 2018 lalu, namun pada tahun itu juga pembangunan terhenti dan belum dilanjutkan lagi hingga saat ini (Foto:Istimewa)

SAPA (TIMIKA) - Masyarakat menuntut pembangunan lapangan terbang di Distrik Hoeya segera dituntaskan Pemerintah Kabupaten Mimika, karena masyarakat tidak punya akses transportasi yang lain selain menggunakan pesawat udara.

Menurut Tokoh Intelektual Hoeya, Penaus Uamang, pembangunan lapangan terbang itu dilakukan sejak tahun 2012 dan telah berhenti pada tahun 2018.

“Pembangunan belum dilanjutkan hingga saat ini. Kami masyarakat juga tidak mengetahui alasan pembangunan lapangan terbang tidak dilanjutkan. Padahal satu-satunya akses perjalanan kami ke Timika atau ke tempat lain menggunakan pesawat udara dan tentunya lapangan terbang ini sangat penting,” kata Peanus kepada Salam Papua, Jumat (18/6/2021).

Ia mengungkapkan, selama ini masyarakat Distrik Hoeya jika ada urusan ke Timika maka harus berjalan kaki sekitar dua sampai tiga hari ke Kampung Jila, Tembagapura atau Kampung Tsinga lalu naik pesawat di kampung-kampung tersebut.

Hal ini juga menghambat pelayanan pendidikan dan kesehatan di Distrik Hoeya.

“Tenaga kesehatan kalau mau ke Hoeya atau dari Hoeya mau ke Timika itu mereka harus carter helikopter dan biayanya Rp 70 juta sampai Rp 80 juta. Sehingga tenaga  kesehatan tidak selalu ada. Kadang beberapa bulan mereka di Hoeya. Kalau mereka kembali ke Timika nanti sampai beberapa bulan lagi baru ke Hoeya. Kondisi seperti ini juga kita tidak bisa salahkan tenaga kesehatan karena akses transportasi tidak ada, mau carter helikopter juga biayanya sangat mahal,” ujarnya.

Sehingga, lanjut dia, jika ada warga Hoeya sakit dan tidak ada tenaga kesehatan maka warga Hoeya menyumbangkan uang untuk carter helikopter membawa orang sakit ke Timika agar diobati.

Sementara untuk sekolah di Hoeya tidak berjalan baik meskipun setiap kali ujian murid-murid SD di Hoeya selalu mengikutinya.

“Tidak ada kegiatan belajar mengajar tapi nanti waktu ujian guru-guru naik kasih ujian, tapi kalau tidak ada akses transportasi seperti ini kita juga tidak bisa salahkan guru-guru,” ungkapnya.

Dampak lain dari belum jadinya lapangan terbang di Hoeya ini membuat harga bahan makanan pokok di sana menjadi sangat mahal.

“Ada koperasi di sana tapi harga beras satu kilo itu Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu. Kalau gula pasir Rp 25 ribu satu kilo. Kita juga tidak bisa salahkan yang menjual karena bawa barang-barang ke Hoeya harus carter helikopter. Kalau ada kepala-kepala kampung yang carter helikopter kami bisa titip atau kami ikut ke Timika untuk beli bahan makanan,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika Pemkab Mimika tidak menanggapi tuntutan masyarakat ini maka, akan dilakukan aksi protes di Gedung DPRD Mimika, Kantor Bupati Mimika dan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika.

“Kalau pemerintah tidak menanggapi masalah kami masyarakat di Hoeya maka kami akan akan lakukan aksi protes di Kantor Bupati, Gedung DPRD, dan Kantor Dinas Perhubungan,” tegasnya.

Menurutnya, Hoeya juga belum layak disebut distrik karena selain tidak ada pembangunan akses transpotrasi juga tidak ada.

“Jangan sebut Hoeya distrik, karena tidak ada akses transportasi pembangunan juga tidak ada,” ucapnya. (YOSEFINA)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar