Pekerjaan Drainase Tidak Tuntas, Dewan Minta Dinas PUPR Mimika Usut Kontraktor

Bagikan Bagikan
Pekerjaan drainase yang tidak tuntas dilakukan (Foto:Istimewa)

SAPA (TIMIKA) - Komisi C DPRD Mimika minta Dinas PUPR usut Kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaan drainase jalan di jalur Henggi Kelurahan Inauga Distrik Wania.

Berdasarkan pantauan Komisi C, kontraktor yang mengerjakan pekerjaan drainase jalur Henggi yang melintasi Masjid Al-Ihsan tembus jalur Bhineka Kelurahan Inauga Distrik Wania tidak mencapai target 100% sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) pada tahun anggaran 2020.

Pada tanggal 13 Juni 2021 Ketua RT 07 (Bpk Abdul Hadi) memberi Laporan lisan kepada Leonardus Kocu anggota Komisi C DPRD Mimika atas keluhan warga Jalur Henggi tersebut. Pada tanggal 14 Juni 2021 pagi langsung melakukan inspeksi bersama, melihat pekerjaan yang ditinggalkan Kontraktor tahun anggaran 2020, ternyata bahwa keluhan warga itu benar.

Kontraktor meninggalkan pekerjaan pemasangan box cover (kotak penutup) drainase kurang lebih 30- 50 meter. Daerah itu padat penduduk, bila tidak segera diselesaikan, got besar yang terbuka itu beresiko atau berbahaya bagi masyarakat yang melintas.

“Kami minta PUPR untuk segera memanggil kontraktor untuk minta pertanggungjawabannya. Pekerjaan itu tidak dilanjutkan, apakah tidak masuk dalam perencanaan atau anggaran terbatas, atau kontraktor tidak mampu kerja dengan alasan apa? Dinas PU sebagai lembaga User (pengguna jasa) kontraktor perlu segera memastikan pekerjaan yang ditinggalkan itu,” ungkap anggota komisi C, Leonardus Kocu dalam rilisnya ke media, Rabu (17/6/2021).

Kalau kontraktor meninggalkan pekerjaan dengan alasan anggaran tidak cukup, berarti Dinas Pekerjaan Umum tidak melakukan perencanaan dengan baik dari awal, tidak melakukan perhitungan biaya yang benar, atau ada  beban biaya yang ditanggung kontraktor di luar dari perhitungan lembaga pengguna jasa.

Menurut dia, Pekerjaan drainase yang sederhana, gali got, pasang tela, pasang penutup got saja, perencanaannya tidak professional, bagaimana dengan pekerjaan besar lainnya? Pekerjaan ini gambaran dari kualitas perencanaan yang tidak matang. Perencanaan yang tidak matang berdampak kepada kualitas dan kuantitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar suatu pekerjaan, merugikan pembangun daerah ini, pemborosan anggaran karena akan ada pekerjaan yang diulang.

Kami DPRD Komisi C sebagai pihak pengawas pembangunan Kabupaten Mimika, menilai bahwa kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai SPK karena beban biaya lebih besar dari yang direncanakan, perhitungan biaya awal tidak sesuai dengan kondisi riil pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan terbatas, atau kontraktor tidak membayar upah tenaga kerja dengan baik.

Pekerjaan drainase di jalur Henggi ini memberi pelajaran bagi kita bahwa Dinas PU tidak melakukan perencanaan pekerjaan dengan baik, tidak melakukan pengawasan pekerjaan dengan benar, dan tidak melakukan evaluasi dan monitoring pekerjaan sebagai pihak pemberi kerja kepada pelaksana kontraktor sebelum pembayaran akhir.

Dia menambahkan, Dinas Pekerjaan Umum sebagai pemilik pekerjaan  maupun Kontraktor pelaksanaan pekerjaan, kita semua bertanggungjawab atas kemajuan pembangunaan daerah ini.

“Sampaikan kapan kita terus bertingkah laku seperti ini, apa yang salah dalam perencananan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan drainase yang kecil ini?  Bagaimana kita memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan daerah ini menuju masyarakat sejahtera sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, kalau hanya got kecil kita kerja tidak selesai dengan baik?” tegasnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar