Pemkab Mimika Bentuk Tim Forum Pemangku Kepentingan

Bagikan Bagikan
Wabup Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,MM (Dok:SAPA)

SAPA (TIMIKA) - Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob mengungkapkan, hasil presentasi BPJS Kabupaten Mimika, peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Mimika yang dinonaktifkan sebanyak 52 ribu.

Wabup John mengungkapkan, dari 95 persen kepesertaan BPJS Kesehatan sebelumnya berkurang  sebanyak 52 ribu dan kini tersisa 78 persen. Persoalan anggaran menjadi penyebab dari pengurangan kepesertaan BPJS kesehatan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Mimika akan berupaya agar 52 ribu peserta BPJS Kesehatan tersebut kembali tercover dalam kepesertaaan BPJS Kesehatan. Untuk membantu itu, telah terbentuk forum pemangku kepentingan terkait BPJS Kesehatan.

“Kita berupaya untuk mengembalikan 52 ribu peserta tersebut, karena dengan dinonaktifkan peserta BPJSKes sebanyak 52 ribu Pemerintah Kabupaten Mimika kehilangan kesempatan bantuan keuangan sebesar Rp 2 Miliar dari Pemerintah Pusat. Memang untuk mengembalikan kepesertaan tersebut agak sulit karena ini berkaitan dengan data kependudukan, dan kita sudah minta Disdukcapil dan Dinsos untuk perbaiki data karena masalah data ini bukan saja soal BPJS kesehatan tetapi juga berkaitan dengan bantuan-bantuan sosial lainnya,” terangnya, Jumat (4/6/2021).

Sambungnya, sesuai visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika serta rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika, peserta BPJS kesehatan harus 100 persen baik itu yang tercover dalam bantuan pemerintah pusat maupun secara mandiri.

“Untuk merealisasi itu selain dibantu oleh Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Mimika juga akan gandeng Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) untuk membantu merealisasikan peserta BPJS Kesehatan hingga 100 persen,” ujarnya.

Menurutnya, Kabupaten Mimika juga harus memiliki regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) terkait kepesertaan BPJS Kesehatan, agar BPJS Kesehatan bisa konsisten dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dan dapat diawasi secara berkala, karena regulasi yang dipakai saat ini hanya mengacu pada peraturan menteri dalam negeri.

Wabup juga meminta kepada BPJS Kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi penggunaan dan alur penggunaan BPJS Kesehatan kepada masyarakat, karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui prosedur dalam menggunakan BPJS Kesehatan. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar