Tenaga Honorer yang Dirumahkan Tidak Mendapat Honorarium, Pemkab Mimika Tetap Upayakan Tambahan Kuota CPNS

Bagikan Bagikan

Sekda Mimika, Michael Gomar (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Setelah merumahkan seluruh tenaga honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mimika terkecuali tenaga kesehatan, guru dan pemungut pajak, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Michael Gomar meminta pimpinan OPD untuk segera menyampaikan asesmen dan  kebutuhan tenaga honorer di setiap OPD.

Sekda Gomar memberikan deadline waktu hingga tanggal 25 Juni 2021, di mana pimpinan OPD sudah harus menyampaikan kebutuhan tenaga honorer, agar tim segera melakukan verifikasi dan penilaian berdasarkan kebutuhan di masing- masing OPD.

“Honorer yang diusulkan pimpinan OPD itu akan diberikan SK Bupati. Jika tidak ada perubahan pada tanggal 1 Juli 2021 mendatang, akan dilakukan penandatanganan kontrak baru antara Pemerintah Kabupaten Mimika dengan honorer sesuai hasil verifikasi tim,” ungkap Gomar, Senin (14/6/2021).

Dia mengatakan, kontrak yang akan mulai dilakukan pada 1 Juli 2021 hanya akan berlaku selama satu tahun anggaran, terhitung 1 Juli 2021 sampai dengan 1 Juli 2022.

“Selama masa kontrak ini berjalan, jika honorer tidak menunjukan kinerja yang baik maka akan diberhentikan, atau jika bersangkutan telah mendapatkan pekerjaan lain, yang bersangkutan bisa mengajukan pengunduran diri,” terangnya.

Setelah dikontrak, segala macam honorarium bagi honorer akan langsung dibayarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sehingga tidak ada lagi penambahan-penambahan tenaga honorer atas kebijakan pimpinan OPD. Sebab menurut dia, selama ini masih ada tenaga honorer yang dibayarkan melalui OPD.

“Ini atas perintah Bapak Bupati, karena melihat banyak honorer yang terus bertambah atas kebijakan pimpinan OPD,” ungkapnya.

Dia menambahkan, tenaga honorer yang dirumahkan tidak akan menerima honorarium baik itu Gaji, ataupun uang, maka honorarium bagi honorer baru akan dibayarkan setelah ada penandatanganan kontrak baru.

Sejak adanya kebijakan Bupati Mimika untuk merumahkan honorer,  yang menerima honorarium hanya bagi mereka yang dikecualikan (Nakes, Guru dan Pemungutan Pajak). Sedangkan bagi mereka yang dirumahkan tidak menerima honorarium apapun, termasuk mereka yang dirumahkan meskipun atas pertimbangan pimpinan OPD untuk tetap masuk kerja seperti Pemadam Kebakaran (Damkar).

Di samping merumahkan ribuan tenaga honorer, Pemkab Mimika juga kini mengupayakan penambahan kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Jatah kuota dari BKN yang kita dapatkan dari BKD Provinsi Papua hanya 600. Kita berharap ada penambahan kuota lagi, Bupati sudah kirim suratnya kepada Men-PAN RB, Mendagri, Gubernur Papua dan BKD Provinsi Papua untuk penambahan kuota CPNS dan P3K untuk tenaga kesehatan dan guru,” terangnya.

Tidak hanya itu, Pemkab Mimika sedang berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua, jika ada Kabupaten lain yang tidak ingin mengambil kuota CPNS yang diberikan BKN maka Pemkab Mimika akan mengambil kuota tersebut. Sekda mengaku hal tersebut telah dibicarakan bersama pemerintah Provinsi Papua.

Pemerintah Kabupaten Mimika juga akan meninjau kembali terkait usulan CPNS. Gomar menyebutkan pengusulan CPNS hanya bagi mereka yang berusia di bawah 35 tahun dengan memprioritaskan Putra-Putri asli Papua dan memprioritasikan honorer K-2 yang telah mengikuti CPNS pada tahun 2013.

“Kita berharap honorer yang di atas 35 tahun bisa diangkat sebagai P3K, untuk itu kita sedang berupaya agar ada penambahan kuota CPNS dan P3K,” tuturnya. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar