Tuntut Masa Jabatan Setahun, Mantan Anggota Dewan Palang Kantor DPRD Mimika

Bagikan Bagikan
Tumpukan pasir palang gerbang masuk gedung DPRD Mimika (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Tuntutan masa jabatan selama setahun, sejumlah mantan anggota dewan periode 2014-2019 palang gerbang masuk kantor DPRD Mimika dengan tumpukan pasir dan batu, Senin pagi (28/6/2021).

Tuntutan ini dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan Inkrah dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura yang memenangkan penggugat dan tertuang dalam surat keputusan Nomor 2/PEN.INKRAHT/202/PTUN.JPR tertanggal 8 Juni 2021.

Yohanes Kibak kepada wartawan menegaskan, aksi pemalangan kantor DPRD Mimika ini murni dari sejumlah anggota DPRD periode lalu dan tanpa diboncengi oleh kepentingan siapapun.

Menurut dia, perjuangan selama 1 tahun 6 bulan dan hasilnya telah ada dan pihaknya dinyatakan menang dengan mendapatkan Keputusan Inkrah, maka SK Gubernur Nomor 155/266 tahun 2019 tertanggal 14 September 2019 tentang peresmian keanggotaan DPRD Mimika dinyatakan Gugur Demi Hukum.

“Kami telah berjuang satu tahun enam bulan dan kami dinyatakan menang, panglima tertinggi di negara ini adalah hukum. Karena itu, kami minta Gubernur Papua segera mengaktifkan DPRD lama selama satu tahun masa tugas. Kepada masyarakat untuk tetap tenang dan jangan ikut terprovokasi dengan aksi ini. Ini murni kami dewan lama yang bertanggungjawab,” kata Kibak.

Sejumlah mantan anggota DPRD Mimika yang melakukan aksi (Foto: SAPA/Acik)

Kibak menambahkan bahwa sejak putusan inkrah dari MA keluar, otomatis keanggotaan DPRD Mimika vakum.

“Sekarang tidak ada anggota dewan, semuanya mantan. Jadi kami minta Gubernur segera keluarkan SK pengaktifan kami setelah SK Nomor 155 dibatalkan. Kami yang menggelar aksi di sini bersama aparat keamanan di sini untuk mengawal situasi. Biar kami saja yang ada di sini sampai Gubernur dan Bupati turun tangan selesaikan masalah ini. Kami tuntut Gubernur segera tindaklanjuti putusan hukum yang sudah inkrah,” tegasnya.

Diketahui, anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 telah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau ‘Inkrah’  dengan Nomor 2/PEN.INKRAHT/2020/PTUN.JPR tertanggal 8 Juni 2021 terkait dengan perkara Nomor 2/G/2020/PTUN JPR gugatan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 155/266/Tahun 2019  tentang pelantikan anggota DPRD Mimika Periode 2019-2024  dan upaya kasasi ke Mahkamah Agung oleh Kuasa Hukum anggota DPRD Mimika periode 2014-2019.

Pantauan Salam Papua, hingga jam 11.15 WIT, tumpukan pasir dan batu telah dibongkar kembali menggunakan alat berat dan truk pengangkut pasir. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar