Wabup Mimika: Malaria PR Besar Pemkab Mimika, Guru Menolak Divaksin Covid-19 Tidak Usah Mengajar

Bagikan Bagikan

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,MM (Dok:SAPA)

SAPA (TIMIKA) - Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan masih banyak permasalahan  kesehatan yang menjadi tugas Pemerintah Kabupaten Mimika, salah satunya adalah masalah Malaria.

Wabup John mengungkapkan kasus malaria di Kabupaten Mimika mencapai 30 persen atau 300 kasus/ 1000 penduduk dan merupakan penyumbang terbesar kasus malaria secara nasional.

"Kasus malaria di Mimika tertinggi bukan saja di Papua melainkan tertinggi di Indonesia, dan ini menjadi tugas kita untuk menurunkan angka kasus malaria ini," ungkapnya, Selasa (8/6/2021).

Dia menyampaikan, sebagai upaya untuk menurunkan angka malaria, Pemkab Mimika telah mencanangkan kelompok kerja (Pokja) malaria di setiap fasilitas kesehatan.

"Kita telah canangkan Pokja malaria hingga tahun 2030 dan target kita angka malaria harus turun hingga 5 persen," ujarnya.

Penyebab malaria tinggi di Mimika karena faktor lingkungan yang kurang sehat. Di samping itu, sebagian besar kasus malaria merupakan kasus lama yang kambuh dikarenakan tidak patuh minum obat, dan rata-rata kasus malaria itu ada di wilayah kota.

“Tidak hanya malaria, masih banyak masalah kesehatan di Mimika yang menjadi PR bagi Pemerintah Kabupaten Mimika, yakni Covid-19, Kusta, stunting dan masih banyak lainnya. Kita (Pemerintah) terus berupaya untuk mengatasi masalah-masalah ini,” tegasnya.

Di sisi lain, Wabup John juga mengungkapkan, tim vaksinator Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mulai menyasar guru-guru di Kabupaten Mimika untuk dilakukan vaksinasi covid-19, namun ada beberapa guru yang menolak. 

Dia menegaskan, semua guru wajib untuk divaksin, terkecuali bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta sebagaimana instruksi Kemdikbud Ristek bahwa untuk memulai proses belajar tatap muka di bulan Juli mendatang syaratnya semua guru yang tidak memiliki penyakit komorbid wajib divaksin covid-19.

“Bagi guru yang tidak ingin di vaksin dengan alasan yang tidak pasti, tidak diizinkan untuk mengajar saat pembelajaran tatap muka dimulai nantinya,” ungkapnya.

Hal tersebut dilakukan agar agar semua guru di Kabupaten Mimika tidak menolak untuk divaksinasi.

"Saya imbau banyak guru-guru kalau menolak vaksin berarti dia tidak usah mengajar. Kalau ada komorbid itu dikecualikan, kalau dia menolak alasannya takut berarti tidak usah mengajar," tegasnya. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar