Wabup Mimika: OPD Harus Berikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat

Bagikan Bagikan
Situasi pelaksanaan Sosialisasi Standard Pelayanan Minimal Kabupaten Mimika Tahun 2021 (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Johannes Rettob,S.Sos.,M.M berpesan kepada perwakilan setiap OPD yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Standard Pelayanan Minimal Kabupaten Mimika untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Saya harap tahun 2021 ini kita mengubah mind set kita. Harus berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar masyarakat menilai pemerintah itu ada,” ungkap Wabup John dalam sambutannya pada kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Mimika melalui Bagian Tata Pemerintahan di Hotel Grand Tembaga, Senin (14/6/2021).

Wabup John mengatakan, dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penekanannya pada pelaksanaan urusan wajib. Itu dipisahkan antara urusan wajib dan urusan pilihan.

Dalam urusan wajib, masih dipisahkan urusan dalam pelayanan bersifat dasar dan non-dasar untuk neningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam mencapai standar pelayanan dasar minimal.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 dan Peraturan Mendagri nomor 100 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal.

“Standar pelayanan minimal ini ada 28 indikator. Contohnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan Balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dan masih banyak lagi,” katanya. 

Dijelaskan, dalam setiap pelayanan tentu ada Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan harus diterapkan dalam pemerintah sampai ke tingkat kelurahan dan distrik. Sehingga pelayanan yang diberikan hanya diorientasikan pada kepuasan minimal.

Tapi dalam pelayanan harus ada indikator sehingga masyarakat betul-betul merasa dilayani. 

“Masyarakat merasa puas bahwa pelayanan pemerintah dilakukan dengan benar sehingga masyarakat merasa pemerintah hadir untuk tingkat pemerintahan paling kecil di tingkat distrik dan kelurahan,” ujarnya. 

Dia menyebutkan, dalam pelayanan publik, pemerintah harus terapkan SPM dalam penyelenggaraan semua pelayanan dasar. Secara khusus Pemkab dalam menyusun anggaran berbasis kinerja.

Hal ini juga, lanjut dia, sebagai misi Kabupaten Mimika tahun 2019-2025 untuk mewujudkan pemerintah yang  bersih, berwibawa dan ‘good goverment’.

“Saya berharap mudah-mudahan sosialisasi hari ini bisa memberikan pemikiran yang baik dalam hal-hal yang positif agar kita bisa menuju pemerintahan yang ‘good goverment’,” sebutnya.

Sementara itu, perwakilan panitia kegiatan, Maria Estherlita H. BL. Derosari,S.STP dalam sambutannya mengatakan, dasar pelaksanaan tersebut yakni Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal. 

“Tujuannya agar OPD yang melaksanakan pelayanan dasar tahu dan paham dalam menyusun pelaksanaan program kegiatan dalam upaya percepatan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Serta untuk meningkatkan kinerja masing-masing OPD dalam pemenuhan pelayanan minimal kepada masyarakat, dan untuk meningkatkan kinerja masing-masing OPD dalam pemenuhan pelayanan minimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan yang diikuti pimpinan, Sekretaris dan Kasubag Program dari setiap OPD di lingkup Pemkab Mimika ini menghadirkan narasumber Benjamin Sibarani,S.T.,M,M, dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

“Peserta kegiatan ini 100 orang dan menelan anggaran Rp 200 juta,” ujarnya. (YOSEFINA)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar