Bappeda Papua: Pandemi Penyebab Utama Lambatnya Penyerapan Anggaran Pemerintah

Bagikan Bagikan

Kepala Bappeda Provinsi Papua Yohanis Walilo. (Foto-Antara)

SAPA (JAYAPURA)
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua menyebut masuknya pandemi COVID-19 gelombang kedua menjadi penyebab utama lambatnya penyerapan anggaran pada lingkungan pemerintah setempat. 

Kepala Bappeda Provinsi Papua Yohanis Walilo di Jayapura, Senin, mengatakan faktor keterlambatan laporan penggunaan dana otonomi khusus tahun anggaran 2020 dari kabupaten/kota memberi sumbangsih pula terhadap keterlambatan pencairan dana serupa untuk tahun ini. 

"Lalu ketika dana otsus cair dari pemerintah pusat, muncul kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), selain itu kami juga mengejar penyerapan, sayangnya koordinasi antarkabupaten agak sulit karena minimnya penerbangan," katanya. 

Menurut Yohanis, pihaknya meyakini bila pada akhirnya Papua akan mampu memenuhi target penyerapan anggaran pada akhir tahun. 

"Terlebih sebagian besar anggaran pada tahun anggaran 2021 dialokasikan untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 pada 2-15 Oktober 2021," ujarnya. 

Dia menjelaskan meskipun lebih fokus ke PON XX di Papua namun pihaknya optimistis pada Desember 2021, penyerapan anggaran dapat mencapai 90-95 persen. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan surat teguran keras bagi 19 provinsi yang dianggap lambat menyerap anggaran. Dari 19 provinsi tersebut, salah satunya adalah Provinsi Papua. 

Berdasarkan hasil penyisiran anggaran dan beberapa kali rapat dengan kepala daerah, Mendagri menemukan dana COVID-19 tidak banyak terserap. Dana tersebut untuk penanganan COVID-19 dan intensif tenaga kesehatan. 

Oleh karena itu, Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya sudah melayangkan teguran keras secara tertulis kepada 19 kepala daerah tersebut. (Antara)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar