Datang ke DPRD Mimika, Masyarakat Tolak Divaksin dan Menuntut Syarat Penerbangan di Papua Cukup Dengan SWAB

Bagikan Bagikan

Sekelompok Masyarakat saat mendatangi DPRD (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) - Sekelompok warga yang mengaku sebagai perwakilan masyarakat 7 suku di Timika datangi Gedung DPRD Mimika dan menyatakan sikap penolakan terhadap pelaksanaan vaksin covid-19.

Selain penolakan vaksin, dalam surat pernyataan mereka menuntut agar syarat pelayanan penerbangan sipil untuk wilayah Papua cukup dengan swab.

“Pemerintah dalam hal ini DPRD, Dinas Kesehatan dan Bupati diminta jangan mengada-ada, karena Corona sudah tidak ada. Pemerintah harus mengambil suatu kebijakan yang pas dan jangan asal-asalan dalam pengambilan suatu keputusan,” demikian salah satu tuntutan mereka dalam surat pernyataan tersebut.

Pada poin terakhir pun mereka mempertegas bahwa masyarakat 7 suku tidak menerima vaksin, kecuali swab.

“Pemerintah jangan terima saja vaksin ini dilakukan di Timika tanpa sosialisasi khususnya kepada masyarakat 7 suku,” kata Agus saat membacakan poin terakhir dalam surat pernyataan tuntutan tersebut.

Agus Bagau selaku koordinator aksi mengaku bahwa sebagian masyarakat yakin dengan adanya covid-19 dan telah menyimak banyak berita yang beredar di media. Namun, masyarakat khususnya 7 suku memilih untuk tidak divaksin, karena masyarakat tidak tahu tujuan vaksin itu untuk apa? Sebab, hingga saat ini belum ada sosialisasi.

“Itu yang menjadi pertanyaan bagi kami masyarakat 7 suku. Makanya kami tolak divaksin. Kami juga mau supaya penerbangan lokal itu cukup dengan swab saja,” ujarnya.

Pelaksanaan vaksin juga tidak boleh dipaksakan lantaran telah ada dalam Undang-undang bahwa tidak ada pemaksaan.

“Vaksin dan tidaknya itu hak masing-masing individu,” tuturnya.

Menurut dia, masyarakat 7 suku mengharapkan agar vaksin hanya dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Dinkes dan bukan oleh instansi lain.

“Pemerintah harus pahami itu, karena masyarakat pikirannya lain-lain. Jadi harus dilaksanakan oleh Dinkes, bukan oleh instansi lain,” ujarnya.

Menjawab aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika, Marthinus Walilo menyampaikan terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan ke dewan dan akan menindak lanjuti aspirasi kepada pimpinan dewan.

"Aspirasi yang sudah kami terima akan kami lanjutkan ke pimpinan untuk kemudian akan memanggil instansi terkait untuk Rapat Dengar Pendapat untuk meminta penjelasan soal vaksin. Dewan sependapat agar vaksin tidak dipaksakan bagi orang Papua. Orang Papua itu trauma dengan vaksin karena adanya fakta dan pengakuan serta kesaksian dari masyarakat Papua. Kalau orang Papua belum mau divaksin jangan dipaksakan, butuh proses dan sosialisasi yang baik soal vaksin," kata Walilo. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar