“Kadisdik Mimika Minta Jatah Dana Bos Rp 20juta di SDI 1 Timika”, Berikut Pengakuan Para Pihak Terkait

Bagikan Bagikan

Kutipan kwitansi (Foto:Istimewa)

SAPA (TIMIKA) - Mantan bendahara di SD Inpres Timika 1 yang beralamat di SP1, Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania membeberkan kronologis Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Jenny Ohestina Usmani meminta jatah dana BOS sebesar Rp 20 juta melalui Kepala Sekolah SD Inpres Timika 1, Simon Pabisa.

Kepada Salam Papua belum lama ini, ia menceritakan saat masih menjadi bendahara. Pada hari Jumat siang, tanggal 28 Agustus 2020 ia ditelepon Simon Pabisa yang baru saja dilantik menjadi Kepala Sekolah SD Inpres Timika 1 menggantikan kepala sekolah sebelumnya Elen Agaki, untuk ke Bank Papua mencairkan dana BOS pusat tahap kedua tahun 2020. Padahal saat itu juga belum dilakukan serah terima jabatan.

Namun percakapan ditelepon itu menurut mantan bendahara ini kurang mengenakan karena ada kata-kata mengancam. 

“Kata-kata kepala sekolah baru ini kurang enak didengar. Dia bilang ibu datang ke bank, saya sudah di bank, ibu segera ke bank kalau tidak saya akan ganti ibu. Setelah tutup telepon saya kasih tahu ke dua teman di sekolah, satu guru agama katolik dan satu operator mengenai pembicaraan dengan kepala sekolah ditelepon. Saya kasih tahu seperti ini karena bapak kepala sekolah ini dia pandai menyangkal,” kata mantan bendahara SD Inpres Timika 1 yang meminta namanya tidak disebutkan. 

Setelah itu ia pun menuju Bank menemui kepala sekolah, namun sebelumnya ia berpesan kepada kedua temannya kalau terjadi sesuatu maka ia akan lapor polisi. Namun proses pencairan dana tahap kedua ini berjalan dengan aman.

Kemudian pada tanggal 4 September 2020, kepala sekolah Simon Pabisa kembali menemui mantan bendahara tersebut dan menyampaikan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Jenny Ohestina Usmani meminta jatah dana BOS.

“Bahasanya kepala sekolah begini, Ibu Jenny telepon saya, Ibu Jenny bilang Simon dana BOS sudah cair. Tapi saya tidak mengerti maksudnya apa, kemudian kepala sekolah bilang kalau sekolah-sekolah yang siswanya banyak mereka kasih Rp 30 sampai Rp 40juta. Nah di situ baru pikiran saya terbuka, pikiran saya ini bergejolak apakah saya harus ambil resiko dengan dana BOS karena ini permintaan pimpinan. Saya ikut saya salah karena aturan Juknis sudah jelas dana BOS diperuntukan untuk apa, saya tolak saya tahu resiko apa yang akan saya terima,” bebernya.

Kebetulan, lanjut dia, saat itu ia masih memegang dana swadaya dari orangtua siswa untuk pembangunan pagar sekolah.

Saat itu disepakati komite sekolah, satu tahun Rp 100 ribu, namun tidak dipaksakan. Dalam perjalanan ada orangtua yang menyumbang Rp 100ribu tapi ada juga yang di bawah Rp 100ribu sesuai kemampuan namun pihak sekolah tetap menerima.

“Kebetulan saat itu ada uang pagar di saya. Pagar sudah dibangun tapi belum tuntas jadi orangtua murid masih terus mengumpulkan uang. Sebenarnya uang pagar ini bukan saya yang pegang tapi teman yang pegang ini bilang saya pegang saja dulu uang pagar ini. Waktu itu tahun 2019 saya urus penerimaan siswa  dan ditunjuk jadi bendahara pegang dana BOS menggantikan teman yang honor ikut suaminya yang bekerja sebagai tentara, pindah keluar Timika. Jadi waktu kepala sekolah bilang seperti itu saya mulai berpikir saya tidak bisa ambil resiko dengan uang dana BOS, karena dalam waktu 3 bulan sudah harus selesai laporannya dan ini sistem online. Kalau seandainya saya mau kasih Rp 20 juta itu dari dana BOS di LPj nanti itu saya mau tulis apa, nanti saya kena jerat juga saya menyalahgunakan aturan. Jadi saya bilang ke kepala sekolah saya kasih uang Rp 20 juta dengan kwitansi lengkap, jadi di kwitansi itu tandatangan lengkap kepala sekolah nilainya Rp 20 juta. Di kwitansi juga lengkap tertulis setoran ke Ibu Kadis Jenny Usmani. Saya juga bilang ke kepala sekolah, bapak ingat, bapak harus kembalikan tapi saat itu saya tidak bilang itu uang pagar. Terserah nanti Bapak mau ambil uang dari mana, mau bikin kegiatan apa terserah yang penting uang ini harus kembali,” katanya.

Dalam perjalanan, di sekolah hubungan antara mantan bendahara ini dan kepala sekolah tidak berlangsung baik, komunikasi juga tidak bagus bahkan kepala sekolah justru menyangkal telah mengambil uang Rp 20juta dari bendahara untuk diserahkan kepada Jenny Usmani.

“Baru waktu kami rapat sebelum libur sekolah ini dengan komite, kami harus laporkan juga dengan keuangan pagar, lalu kami sampaikan itu ke komite, ke orangtua murid. Tapi kepala sekolah ini menyangkal dia bilang jangan bawa-bawa nama kepala dinas, jangan sebut kepala dinas. Saya bilang sama kepala sekolah, lalu uang Rp 20juta yang engkau sudah tanda tangan itu,” terangnya.

Ia mengatakan, kondisi pengelolaan keungan di sekolah itu menjadi kacau karena kepala sekolah mengambil ahli tugas bendahara, sehingga ia memilih mundur dari jabatannya sebagai bendahara.

“Pokoknya kami punya sekolah itu kacau sudah, bendahara sudah tidak berfungsi sebagai bendahara kepala sekolah yang kelola semua itu. Jadi saya memilih untuk mundur,” ujarnya.

Ia menyebutkan saat masih menjabat sebagai bendahara, kepala sekolah menyampaikan kepadanya bahwa tidak semua uang harus dipegang bendahara.

“Mengapa saya mundur, waktu kami pergi buka rekening di Bank Papua, Bapak Simon bilang saya begini, ada yang bilang ko bodoh kenapa bendahara yang pegang uang semua, di situ saya berpikir nanti saya yang setengah mati dan saya langsung minta mundur,” terangnya.

Ia pun menyampaikan ke Dinas Pendidikan terkait keinginannnya mundur sebagai bendahara tapi waktu itu pihak dinas memintanya menyelesaikan dulu tanggung jawab di tahun 2020, sehingga ia pun bertahan. Saat itu dana BOS pusat tahun 2020 tahap ketiga dan dana Bosda masih diproses tapi dalam perjalanannya begitu LPj selesai kepala sekolah langsung melapor ke dinas dan bendahara diganti.

“Waktu itu dana BOS tahap ketiga belum cair, bendahara baru datang ke saya dengan istrinya, dia bilang, Ibu saya juga tidak sanggup jadi bendahara, kita ini belum cairkan dana saja Bapak Kepsek sudah bilang dana tahap 3 ini Rp 179juta. Bapak Kepsek bilang nanti bendahara baru pegang Rp 70juta lebih ini, kepala sekolah pegang Rp 100juta dan begitu bendahara ini mengundurkan diri ia langsung dipindahkan di Poumako dan ganti bendahara lagi,” ungkapnya.

Ia mengatakan dengan mengungkapkan kebenaran ini, apapun resikonya ia siap menerimanya.

“Saya tahu resikonya seperti ini, saya mau dikasih keluar dilempar kemana tidak jadi masalah,” ujarnya.

Ia menceritakan kwitansi uang Rp 20 juta yang diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Sekolah SD Inpres 1 Timika itu sudah ditahan sama Tipikor karena waktu itu pihak Tipikor melakukan pemeriksaan di sekolah.

“Kwitansi asli sudah ditahan sama Tipikor, yang ada di saya itu yang saya scan dan waktu itu dari Komisi C Dinas Pendidikan juga minta kwitansi itu,” ujarnya.

Katanya, waktu itu melalui Ketua Komite Sekolah, saat ini Kadis Pendidikan berpesan setelah pulang study banding dari Toraja, Kadis Pendidikan akan ke sekolah mengklarifikasi uang Rp 20 juta itu.

“Tapi ibu Kadis belum sempat turun ke sekolah pihak Tipikor sudah turun melakukan pemeriksaan dan kami membeberkan yang sebenarnya,” katanya.

Sementara itu, mantan Ketua Komite Sekolah SD Inpres Timika 1, Johan Ade Matulessy menjelaskan memang pengumpulan uang dari orangtua siswa untuk pembangunan pagar sekolah itu dimulai saat ia masih sebagai ketua komite di sekolah itu.

Ia mengatakan, sumbangan uang dari orangtua siswa itu sudah menunjukan hasil, pagar sekolah sudah dibangun meskipun belum tuntas. Sehingga ia sangat menyayangkan yang dikumpulkan orangtua siswa itu diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

“Uang Rp 20 juta ini sangat besar untuk orang tua siswa yang setiap harinya bekerja di kebun,” sesalnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Mimika, Jenny Ohestina Usmany, saat dihubungi Salam Papua via pesan WhatsApp, Kamis malam (8/7/2021) Pukul 20.33 WIT, dan baru membalas besok paginya Jumat (9/8/2021) sekitar Pukul 09.01 WIT, Jenny sempat menelpon wartawan sebanyak dua kali melalui WhatsApp pada Pukul 08.58 WIT dan telepon seluler Pukul 08.59 WIT namun wartawan saat itu sedang berada dalam kondisi yang tidak bisa mengangkat telepon sehingga Jenny menjawab melalui pesan WhatsApp.  

“Ini no Kepsek, tx sj ke dy dek, kpn sy telpon minta uang atau ancam dy utk kasih uang ke sy?” tulis Jenny.

Di sisi lain, Kepala Sekolah SD Inpres Timika 1, Simon Pabisa ketika mendapat pesan WhatsApp dari wartawan Salam Papua, namun tidak membalasnya sehingga wartawan menelepon melalui telepon seluler.

Ia mengaku informasi itu tidak benar atau hoax bahkan ia mengatakan bukti kwitansi yang disampaikan mantan Bendahara SDI Timika 1, tandatangnya dipalsukan.

Ia juga mengatakan bahwa bendahara itu bukan bendaharanya tapi kepala sekolah sebelumnya.

“Itu informasi dari mana ibu? Dia (mantan bendahara, Red) itu bukan saya punya bendahara. Itu bendahara kepala sekolah lama itu. Ah, itu tanda tangan saya itu discan, itu dipalsukan, makanya saya bilang saya tidak mau konfirmasi, karena selama saya di SD Inpres Timika 1 itu tidak pernah saya menandatangani kwitansi, mau ke orang tua siswa, mau ke guru saya, mau ke siapapun, kecuali saya dibikinkan kwitansi untuk pengadaan buku. Makanya informasi seperti ini jangan diekspos kalau tidak ketemu dengan yang bersangkutan. Harus ditanya kedua belah pihak dulu baru ibu bisa ekspos,” kata Simon.

Ia mengatakan, Kedisdik Mimika, Jenny Ohestina Usmani juga menelponnya dan meyakinkannya untuk tidak perlu takut dengan hal tersebut bahkan akan menuntut pihak yang menyebarkan berita itu.

“Ibu Kadis telepon beberapa kali. Ibu Kadis bilang, pak jangan takut, nanti kita tuntut balik. Mau wartawan ka, siapa ka, kalau tidak ada konfirmasi seperti itu, nanti kita bicara. Makanya saya bilang ok ibu makanya saya tidak konfirmasi karena itu saran dari atasan saya,” ujarnya.

Simon juga menyarankan kepada wartawan agar tidak terlalu mempercayai informasi dari mantan bendahara tersebut.

“Kenapa saya tidak balas (chat melalui pesan WhatsApp, Red) karena Informasi ini jangan terlalu percaya, karena bendahara itu termasuk kecewa dengan saya, karena bendahara itu dia masih ini saya langsung ganti karena memang saya tidak suka, saya tidak setuju dengan dia. Jadi makanya saya bilang Ibu jangan terlalu percaya ini, harus hubungi saya dulu baru bisa dieskpos, apa ini benar atau tidak iya to ibu?” katanya.

Ia menambahkan, sebagai bawahan ia selalu patuh terhadap perintah Kadisdik sebagai atasannya.

“Apa petunjuk dari Ibu Kadis itu yang benar. Karena saya namanya bawahan saya masih ada di atasnya, ada atasan saya, atasan saya masih ada lagi di atasnya, jadi kita harus konfirmasi kedua belah pihak dulu apakah itu informasi sama atau tidak. Kalau umpamanya informasi sama, baru wartawan bisa ekspos. Jadi mohon ibu, minta tolong berita itu saya anggap hoax,” ujarnya.

Ia pun sudah membicarakan masalah ini dengan pihak Tipikor. Dia menjelaskan kepada Tipikor bahwa yang tertulis di kwitansi itu tidak benar.

“Saya bicara juga dengan Tipikor. Saya bicara ini berita tidak benar pak. Dia bilang itu memang kami dapat informasi, tapi itu tidak mungkin kami langsung percaya, karena ini informasi baru dari pihak sebelah. Nah kalau ketemu dua pihak, sebelah kiri-kanan itu baru bisa, tapi kalau umpamanya dari sebelah, kita dengar jangan terlalu percaya karena ini bisa untuk menjatuhkan orang,” ujarnya.

Kepada teman-temannya pun Simon menjelaskan bahwa informasi itu tidak benar, ia tidak mungkin menandatangani kwitansi tersebut.

“Sebenarnya kemarin teman-teman saya sampaikan ke saya. Mereka bilang pak ini betul pak, saya bilang seandainya benar, tidak mungkin saya tandatangani, saya sampaikan seperti begitu. Tapi ini sama sekali tidak benar, jadi minta tolong ibu, kalau mau diekspos, petunjuk dari atasan saya itu yang benar,” tegasnya. (Tim)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar: