Mendagri Tito: Tiga Bentuk Afirmasi Dalam Revisi UU Otsus Papua

Bagikan Bagikan

Tangkapan layar Ketua Tim Panitia Khusus RUU Otsus Papua DPR RI Komarudin Watubun (kanan) menyerahkan laporan hasil pembahasan RUU Otsus Papua ke Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kiri). (Antara)

SAPA (JAKARTA)
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat tiga bentuk kebijakan afirmasi dalam revisi untuk pembaruan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 

Pertama menurut Tito dalam rapat paripurna pengesahan UU Otsus di DPR RI Jakarta, Kamis, adalah politik afirmasi. Dalam revisi UU Otsus ditambahkan penyebutan terhadap DPRD Kabupaten/Kota dengan DPRK yang melibatkan unsur orang asli Papua. 

“Unsur DPRK dari unsur orang asli Papua melalui mekaniseme pengangkatan dengan jumlah seperempat dari total anggota DPRK yang dipilih dalam Pemilihan Umum,” ujar Tito dalam kesempatan tersebut. 

Tito menyebut DPRK sekurang-kurangnya akan diisi 30 persen dari unsur perempuan orang asli Papua yang menunjukkan semangat tinggi untuk mendorong persamaan gender. 

Kedua mengenai afirmasi ekonomi, yang mana perubahan pasal dalam UU Otsus menunjukkan keberpihakan kepada orang asli Papua di bidang ekonomi dan terlihat dari peningkatan dana otsus dari dua persen menjadi 2,25 persen yang diiringi perbaikan dalam hal tata kelola. 

Di bidang ekonomi, telah disepakati pula dana bagi hasil minyak dan gas (migas) sehingga dapat dipergunakan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua, ujar mantan Kapolri itu. 

“Dengan dukungan dana Otsus dan dana bagi hasil migas tambahan disertai tambahan dana infrastruktur dan transfer daerah lainnya diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah Papua dalam mempercepat pembangunan di wilayah Papua,” kata Tito. 

Sementara dalam upaya meningkatkan pembangunan di sektor prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga telah diatur besaran penggunaan penerimaan dalam rangka otsus untuk sektor-sektor tersebut. 

Ketiga ialah mengenai afirmasi dalam tata kelola pemerintahan melalui koordinasi dan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPR, DPD, BPK, dan perguruan tinggi serta pembentukan badan khusus yang berada di bawah Presiden yang betugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, haromnisasi, dan evaluasi pelaksanaan otsus di Papua. 

Tito menambahkan, perbaikan tata kelola itu juga mengatur adanya rencana induk pembangunan yang lebih jelas. 

“Bentuk lain dari perbaikan tata kelola yang juga diatur ialah adanya rencana induk mengenai arah pembangunan yang lebih jelas dan terukur,” kata Tito. 

Selain itu, menurut Pemerintah, perbaikan mekanisme pembagian dan penyaluran dana otsus yang langsung ditujukan ke Kabupaten/Kota merupakan upaya percepatan pemanfaatan dana otsus bagi masyarakat Papua yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. 

“Perbaikan tata kelola ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua,” ujar Tito. 

Sementara itu, dalam rapat paripurna tersebut, DPR menyetujui hasil revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua disahkan menjadi UU. (Antara)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar