Perda Mimika Tentang Minuman Beralkohol Dinilai Perlu Direvisi

Bagikan Bagikan
Jambia Wadan Sao (Foto:SAPA/Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA) - Kepala Bagian Hukum Setda Mimika, Jambia Wadan Sao menilai bahwa peraturan daerah (Perda) Kabupaten Mimika nomor 13 tahun 2014 tentang larangan pemasukan, penyimpanan pengendalian dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Mimika tidak berjalan efektif.

Menurutnya, Perda tersebut yang merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika perlu direvisi.

Berdasarkan peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 mengamanatkan pada pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dan peraturan menteri perdagangan Nomor 20/ M DAG/PER/4/2014 tentang pengedalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

“Seharusnya Perda tentang Miras di Mimika lebih menekankan pada pengawasan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi bukan mengatur terkait larangan,” ujar Jambia, Senin (5/7/2021).

Di samping itu, pada tahun 2021 Pemkab Mimika tengah menyiapkan 5 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sementara dilakukan harmonisasi bersama Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua sebelum diajukan ke pihak Legislatif untuk dibahas.

“Perda yang berkaitan dengan non pajak retribusi setelah harmonisasi dan ditetapkan oleh Dewan, kita sampaikan ke Provinsi, Gubernur langsung mengeluarkan nomor registernya. Sementara Perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi harus diharmonisasi juga dengan Kementerian keuangan melalui Badan Pendapatan Provinsi dengan Biro Hukum Provinsi, setelah adanya evaluasi dari Kementerian baru Gubernur mengeluarkan nomor registernya,” ungkapnya.

Adapun 5 Ranperda yang disiapkan Pemkab Mimika adalah Rancangan peraturan daerah Kabupaten Mimika tentang rencana induk  Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mimika tahun 2020-2035, Rancangan peraturan daerah Kabupaten Mimika tentang Analisis dampak lalu lintas, Rancangan peraturan daerah Kabupaten Mimika tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Rancangan peraturan daerah Kabupaten Mimika tentang penetapan tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah Kabupaten Mimika, Rancangan peraturan daerah Kabupaten Mimika tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar