Riza Pratama: Benar… 33 Karyawan PTFI di-PHK, Dewan Klaim Itu Pelanggaran HAM

Bagikan Bagikan
Aksi penolakan vaksinasi oleh karyawan PTFI (Foto:Istimewa)

SAPA (TIMIKA) – Vice President Corporate Communication PTFI, Riza Pratama mengaku bahwa benar 33 Karyawan PT. Freeport Indonesia (PTFI) telah di-PHK.

“Setahu saya begitu ya. Setahu saya itu determinasi, karena memang mereka mengganggu atau melanggar jalannya operasi. Saya belum melihat datanya lagi apakah di antara mereka ada yang merupakan privatisasi atau kontraktor. Tetap saja, baik dia karyawan langsung atau karyawan tidak langsung, kalau mereka melakukan pelanggaran, ya tetap ada konsekuensinya,” kata Riza saat dihubungi Salam Papua, Kamis (15/7/2021).

Menurut dia, kemungkinan karyawan-karyawan terkait telah beberapa kali melakukan pelanggaran untuk hal yang sama.

“Setahu saya ya sudah di-PHK,” tuturnya menegaskan.

Namun dijelaskan bahwa PHK itu bukan lantaran menolak untuk divaksin, tetapi karena karyawan itu melakukan pemalangan.

Padahal sebenarnya manajemen tidak mengharuskan karyawan untuk ikut divaksin, tapi manajemen hanya menganjurkan, dalam hal ini karyawan terkait boleh tidak untuk divaksin walaupun perusahaan menganjurkan.

“Kemudian para karyawan itu melakukan pemalangan yang mengganggu operasi dan itu gak benar. Saat ini bukan hanya PTFI saja, tapi ada Pemerintah juga di belakangnya. Berarti pemalangan itu mengganggu penerimaan negara. Makanya saat itu mereka dibubarkan polisi, karena seharusnya bukan begitu caranya. Kita tidak memaksa mereka untuk divaksin,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika, Martinus Walilo menyampaikan bahwa saat mendatangi DPRD, puluhan karyawan tersebut belum menunjukan bentuk fisik surat PHK dengan alasan sementara disiapkan. Namun, mereka telah menyerahkan nama-nama yang di-PHK serta bukti foto beberapa karyawan yang dalam kondisi babak-belur akibat dianiaya.

Melihat bukti foto-foto penganiayaan, ia pun menilai bahwa itu merupakan suatu pelanggaran HAM. PHK juga sebenarnya tidak terjadi, karena sama dengan memutus mata pencaharian guna menopang kehidupan keluarga. Apalagi, di antara karyawan-karyawan tersebut merupakan OAP yang punya hak hidup di atas tanahnya sendiri.

“Itu semua sebenarnya sudah melanggar HAM. Mereka serahkan kalau tidak salah foto empat orang karyawan yang dalam kondisi muka berlumuran darah akibat dianiaya. Ini berarti ada tindakan kekerasan. Kita tidak tahu apakah aparat yang melakukan itu atau siapa? Foto-foto itu mereka lampirkan di belakang daftar nama-nama yang di-PHK,” katanya.

Atas laporan puluhan karyawan tersebut, ia pun telah melakukan koordinasi bersama Wakil Ketua I DPRD Mimika.

Setelah nanti Wakil Ketua I DPRD kembali dari Jayapura, maka DPRD akan mengundang manajemen PTFI, perwakilan Dinas Pertambangan di Timika serta perwakilan karyawan yang di-PHK. Undangan ini guna melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) supaya bisa menyelesaikan persoalan dimaksud.

“Pimpinan dewan sudah setujui bahwa kita akan mengundang pihak-pihak terkait dan gelar RDP. Diharapkan minggu depan sudah bisa kita laksanakan,” kata Walilo.

Sebelumnya diberitakan tanggal 29 Juni lalu, Kapolsek Tembagapura, Iptu Manase Sayori, S.E menegaskan bahwa saat aksi pemalangan di ridge camp mile 72 tanggal 27 Juni tersebut sempat ricuh, sehingga ada beberapa karyawan yang mengalami luka-luka lantaran ulah sendiri hingga terjatuh.

Untuk itu, diharapkan masyarakat tidak terpancing dengan foto-foto yang tersebar di media sosial.

“Palingan foto-foto yang tersebar itu ulah oknum yang sengaja buat seolah-olah mengerikan. Intinya tindakan yang dilakukan aparat itu terukur dan tidak ada yang fatal. Yang namanya manusia, pasti ingin cari alasan sendiri dan membuat heboh, tapi sebagai aparat, kita punya alasan jelas,” kata Iptu Sayori saat dihubungi via telepon beberapa waktu lalu. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar