Satgas Covid-19 Mimika Ubah SK Setelah Masyarakat Papua Tolak Vaksin

Bagikan Bagikan
Sekda Mimika, Michael R. Gomar (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael Rooney Gomar mengungkapkan bahwa Satgas Covid-19 telah melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau  PPKM berbasis mikro di Mimika.

Sekda kepada wartawan mengatakan, perubahan tersebut setelah masyarakat Papua yang mengatasnamakan 7 suku mendatangi gedung DPRD Mimika dan menolak untuk divaksin.

"Perubahan ini atas usulan dari masyarakat pada saat mendatangani DPRD Mimika, sehingga bapak Bupati mempertimbangkan itu dan disepakati bersama, masyarakat dari Tembagapura, Pegunungan lainnya dan pesisir yang masuk ke Timika tidak wajib untuk menunjukkan (sertifikat) vaksin tahap pertama tapi cukup (SWAB) antigen saja," katanya, Rabu(14/7/2021).

Sementara itu terkait mitigasi Covid-19, Sekda mengatakan hingga kini belum ada petunjuk dari pemerintah pusat.

"Kalau untuk mitigasi kita belum bisa pastikan, karena keputusan itu ada di pemerintah pusat dan sampai sekarang belum ada surat resminya," ujarnya.

Selain itu, dia mengaku, anggaran untuk penanganan dan penanggulangan covid-19 Pemkab Mimika baru akan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2021.

"Sementara masing-masing satuan tugas yang tergabung dalam tim gabungan baik itu TNI, Polri, Dishub, BPBD, dan Satpol-PP, mereka menggunakan anggaran sendiri untuk makan minum di lapangan, setelah APBD perubahan, baru akan diganti," terangnya. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar